Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi Kukuhkan Buyung Wiromo Jadi Kepala BPKP

SEMARANG, MAGELANGEKSPRES.ID - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi resmi mengukuhkan Buyung Wiromo Samudro sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah.

Acara pengukuhan berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa (8/7/2025) siang.

Luthfi mengatakan, kolaborasi antara BPKP dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengawasan pembangunan harus dilakukan.

BACA JUGA:Pemprov Jateng Terima Dua Penghargaan dari BPKP, Ganjar: Dorongan Untuk Naik Level

Ia meminta agar Buyung bisa langsung “tune in” untuk bersinergi.

“Saya yakin Pak Buyung bisa langsung kerja bareng kita. Banyak hal yang harus kita kawal bersama, terutama program prioritas pembangunan di Jawa Tengah,” katanya.

Sejumlah titik kolaborasi sudah disiapkan, seperti pengawasan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, hingga monitoring program bersama APIP dan aparat penegak hukum.

BACA JUGA:GPM Digencarkan di 11 Daerah, Gubernur Jateng Pastikan Harga Pangan Terkendali

Termasuk pengawasan dana desa dan bantuan keuangan untuk pemerintah desa yang kini terus mengalir.

“Desa adalah ujung tombak pembangunan. Tapi jaraknya jauh dari pusat. Maka kita punya program kecamatan berdaya sebagai jembatan. Dan di situ peran BPKP sangat vital,” lanjutnya.

Jawa Tengah sendiri saat ini menjadi salah satu episentrum Program Strategis Nasional (PSN), dari kawasan industri Batang dan Kendal, giant sea wall, jalan tol, bendungan, hingga proyek lainnya.

BACA JUGA:Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi Resmikan Penerbangan Perdana Rute Semarang-Karimunjawa

“PSN itu prioritas pertama. Kedua, pengawasan dana ke desa. Jangan sampai ada penyelewengan. Ini uang rakyat, harus sampai ke rakyat,” ujarnya didampingi Sekda Jateng, Sumarno.

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Setyo Nugroho menambahkan, pihaknya tengah fokus pada tiga hal utama antara lain pengawasan belanja barang dan jasa, efektivitas kinerja pemda dan desa, serta manajemen risiko pembangunan.

Sumber: magelang ekspres