Jateng Perkuat Status Lumbung Pangan, Perlindungan Lahan Sawah Jadi Prioritas

SEMARANG, MAGELANGEKSPRES.ID — Komitmen Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional tampaknya tak main-main. Sebab saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai memfokuskan penguatan perlindungan lahan sawah, sertifikasi tanah, maupun penataan ruang.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat pelepasan Kepala Kanwil ATR/BPN Jateng Lampri di Kota Semarang, Sabtu (28/2/2026) malam.

"Penyelesaian persoalan pertanahan yang kompleks di tingkat kabupaten/kota membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang tangguh," katanya.

BACA JUGA:Setahun Pimpin Jateng, Luthfi-Yasin Kucurkan Ratusan Miliar Lewat Program Pesantren Obah

Luthfi memaparkan, sinergi yang sudah terbangun harus terus ditingkatkan tanpa terpengaruh dinamika transisi kepemimpinan.

"Kolaborasi yang sudah lama terjalin ini harus ditetapkan dan ditingkatkan, terlepas ada atau tidaknya pergantian pimpinan BPN Jawa Tengah," tegas Luthfi.

Perlindungan lahan pertanian ini, lanjutnya, harus berjalan selaras dengan iklim investasi yang sehat.

BACA JUGA:Jalan Nasional Jateng Mantap 93 Persen, Perbaikan Jalur Mudik Dikebut Selesai H-10 Lebaran

Kepastian hukum atas tanah dipandang sebagai daya tarik utama bagi investor, namun pembangunannya dipastikan tidak akan menggerus eksistensi Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Di sisi lain, percepatan sertifikasi Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) terus dikebut.

Sepanjang periode 2023-2025, sebanyak 5.331 bidang tanah di 22 kabupaten telah tersertifikasi.

Khusus pada 2025, realisasi tersebut mencakup 240 bidang yang tersebar di Kabupaten Blora, Wonosobo, dan Cilacap.

BACA JUGA:Sukses Atasi Darurat Sampah, Gubernur Ahmad Luthfi Raih Penghargaan Pembina Terbaik Nasional

Peran strategis BPN dinilai sangat krusial dalam memberikan jaminan hukum dari tingkat desa hingga kota.

Sumber: magelang ekspres