Walikota Damar Buka Suara soal Pelayanan Publik Pemkot Magelang di Era Keterbukaan

Walikota Damar Buka Suara soal Pelayanan Publik Pemkot Magelang di Era Keterbukaan

Walikota Magelang Damar Prasetyono memberikan pemaparan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Lingkup Sekretariat Daerah bersama tokoh masyarakat di Aula Adipura Kencana, Senin (9/3/2026).-DENISA PUTRI-MAGELANG EKSPRES

MAGELANG, MAGELANGEKSPRES.ID - Tuntutan masyarakat terhadap birokrasi yang responsif memaksa pemerintah daerah terus mengevaluasi kinerjanya. Perbaikan menyeluruh terkait pelayanan publik Pemkot Magelang kini dilakukan melalui penjaringan aspirasi secara terbuka.

Langkah pembenahan tersebut diwujudkan lewat penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Lingkup Sekretariat Daerah. Pertemuan strategis di Aula Adipura Kencana, Senin (9/3/2026) mempertemukan jajaran birokrat dengan ragam elemen masyarakat kota.

Penyediaan ruang dialog semacam itu dirancang untuk membongkar sumbatan komunikasi antara aparatur penyedia dan warga pengguna layanan.

BACA JUGA:Jelang Lebaran, Pertamina Tambahan Stok LPG 3 Kg di Kota Magelang

Persamaan persepsi mutlak dibutuhkan agar rumusan kebijakan yang dihasilkan kelak jauh lebih presisi.

"Dari situ diharapkan dapat dirumuskan solusi bersama sehingga menghasilkan kebijakan yang efektif dalam meningkatkan pelayanan publik," ujar Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Hamzah Kholifi.

Transparansi birokrasi rupanya menjadi sorotan utama pucuk pimpinan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Alih-alih menutupi kelemahan pelayanan, kini dianggap sudah tak lagi relevan.

"Bapak dan ibu yang hadir sebagai perwakilan tokoh masyarakat perlu memahami bahwa sekarang adalah era keterbukaan. Tidak bisa lagi menutupi hal-hal yang tidak baik," kata Walikota Magelang, Damar Prasetyono.

BACA JUGA:Eksepsi Aktivis Untidar Ditolak JPU, Kuasa Hukum Nilai Tanggapan Jaksa Hanya Normatif

Keterbukaan akses informasi tersebut sayangnya kerap memicu penilaian sepihak dari segelintir warga. Menurutnya, berbagai faktor yang memenharuhi, salah satunya minimnya literasi yang dapat berakibat pada munculnya asumsi-asumsi tak berdasar.

"Banyak orang yang tidak paham betul tetapi berasumsi, lalu memberikan penilaian di luar literasi mereka. Pada akhirnya menimbulkan gaduh di masyarakat, ini yang kami sayangkan," tegas Damar.

Selain itu, soal standar kepuasan, lanjutnya, juga sering kali menciptakan jurang pemisah antara kacamata aparatur dan realita di lapangan.

BACA JUGA:Uniknya Masjid Mirip Kakbah di Kota Magelang, Tarik Perhatian Wisatawan hingga Jadi Tempat Manasik

Oleh karena itu, pelibatan publik secara langsung lantas dijadikan instrumen penengah guna menyelaraskan ekspektasi kedua belah pihak.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: magelang ekspres

Berita Terkait