Permudah Modal UMKM, Ahmad Luthfi Minta BPD Ambil Peran Lebih Besar

SEMARANG, MAGELANGEKSPRES.ID - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta Bank Pembangunan Daerah (BPD) memperkuat kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu upaya yang didorong yakni memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar terhindar dari jeratan pinjaman online maupun rentenir.

Hal itu disampaikan Luthfi saat menghadiri Musyawarah Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (3/6).

Menurutnya, keberadaan BPD memiliki posisi strategis dalam mendukung perkembangan sektor UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat.

BACA JUGA:Jateng Perkuat Wisata Ramah Muslim, Bidik Wisatawan Mancanegara

Di Jawa Tengah sendiri tercatat ada sekitar 4,2 juta pelaku UMKM. Dari jumlah tersebut, sekitar 3,2 juta di antaranya merupakan usaha mikro yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.

Karena itu, perbankan daerah dinilai perlu hadir memberikan kemudahan akses pembiayaan, terutama melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga yang terjangkau.

"UMKM ini memiliki daya tahan yang kuat. Maka harus kita dukung agar terus berkembang dan tidak terjebak pinjaman online maupun rentenir," ujar Luthfi.

BACA JUGA:Presiden Prabowo: Indonesia Sudah Swasembada Pangan, Siap Hadapi Tantangan Global

Selain perbankan, ia juga mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk ikut berkontribusi dalam memperkuat ekonomi daerah.

Menurutnya, BUMD dapat berperan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga sejumlah komoditas pangan.

Luthfi mencontohkan komoditas bawang merah di Brebes dan cabai yang kerap mengalami persoalan distribusi hingga memicu kenaikan harga di pasaran. Untuk mengatasi persoalan tersebut, dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, perbankan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BACA JUGA:Komisi IV DPR RI Soroti Distorsi Informasi Swasembada Pangan, Lihat Data dan Fakta

Menurut dia, pembangunan ekonomi daerah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata. Berbagai elemen masyarakat harus dilibatkan agar solusi yang dihasilkan lebih efektif.

Sumber: magelang ekspres