Sidak 26 SPPG, Pokja MBG Wonosobo Pastikan Kepatuhan SOP

WONOSOBO, MAGELANGEKSPRES.ID – Tim Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Wonosobo menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG), belum lama ini.

Pada gelombang pertama ini, tim gabungan yang terdiri dari Bappeda, Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyasar 26 SPPG yang tersebar di wilayah Wonosobo.

Salah satu titik yang menjadi sasaran pemantauan adalah SPPG Bomerto di Kecamatan Wonosobo.

Secara umum, tim menilai sarana dan prasarana di lokasi tersebut sudah cukup representatif dan memenuhi standar baku yang ditetapkan. 

BACA JUGA:Bukan Cuma Urus Kesehatan, Posyandu di Magelang Kini Ditugasi Tangani Kemiskinan dan Sanitasi

Kendati demikian, tim masih menemukan sejumlah catatan yang memerlukan penyempurnaan, di antaranya keterbatasan fasilitas tempat sampah serta ketergantungan pada bahan pangan luar daerah.

Kebutuhan pangan di SPPG ini rupanya masih banyak mengambil dari luar daerah. Potensi bahan pangan lokal belum dimaksimalkan secara cermat.

Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya  Bappeda Wonosobo, Dwi Erna Widayanti, yang juga anggota Tim Pokja, menegaskan bahwa sidak ini bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan di SPPG berjalan ketat sesuai Standard Operating Procedure (SOP). 

Standardisasi ini mencakup seluruh rantai pasok, mulai dari kedatangan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan jadi.

BACA JUGA:Ancaman Love Scam Sasar Perempuan Makin Marak, DPMP4KB Kota Magelang Soroti Bahaya Siber

"Semua sudah ada standarnya, sudah ada SOP-nya. Jadi kami memastikan SPPG ini memenuhi standar baku, baik dari aspek bangunan maupun sarana prasarana. Jika ada SOP yang dilanggar, risikonya besar dan bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh sederhana, jika masakan yang seharusnya diolah jam 3 pagi justru dimasak sejak jam 12 malam, kualitas makanan seperti nasi pasti akan berisiko turun," urai Erna.

Dalam sidak ini, Tim Pokja sengaja menerjunkan para ahli teknis dari berbagai instansi untuk memberikan penilaian komprehensif.

Dinas Kesehatan dikerahkan untuk memantau aspek gizi, sanitasi, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup difokuskan pada pengawasan tata kelola sampah dan limbah sisa produksi.

Sumber: magelang ekspres