Mediasi Tambang Pasir Buntu, Warga Sambeng Magelang Gugat PT Anaba
Suasana pertemuan antara warga Desa Sambeng, pengelola PT Anaba Putra Nusantara, dan instansi terkait di Polresta Magelang, Selasa (17/11/2026).-HENI AGUSNINGTYAS-MAGELANG EKSPRES
MUNGKID, MAGELANGEKSPRES.ID – Mediasi antara ratusan warga Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur, dengan pengelola tambang pasir PT Anaba Putra Nusantara di Polresta Magelang berakhir buntu, Selasa (17/11/2026).
Warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan dan Tanah Air (Gema Pelita) menyatakan bakal menempuh jalur hukum terkait operasional tambang tersebut.
Kekecewaan warga mencuat setelah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jawa Tengah menyatakan tidak menemukan pelanggaran lingkungan dan belum pernah menerbitkan Surat Peringatan (SP) untuk PT Anaba.
BACA JUGA:Tolak Tambang Pasir PT Anaba, Warga Sambeng Borobudur Kibarkan 355 Bendera Setengah Tiang
Humas Gema Pelita Desa Sambeng Khairul Hamzah menilai DLHK Jateng tidak mengakomodasi temuan masyarakat di lapangan.
"Jangankan menutup tambang atau mencabut izin lingkungan, memberikan surat peringatan saja tidak pernah karena mereka yakin tidak ada pelanggaran," kata Khairul usai mediasi.
Khairul menduga terdapat indikasi pemalsuan dokumen sosialisasi perizinan.
BACA JUGA:Pilkades Sambeng Borobudur Resmi Diikuti Dua Calon, Panitia Larang Curi Start Kampanye
Sebanyak 14 tanda tangan warga dalam daftar hadir diduga disalahgunakan.
Padahal saat itu warga hanya diundang makan dan ditawari pekerjaan kafe.
Gema Pelita menyiapkan empat langkah hukum, yakni melaporkan dugaan pemalsuan dokumen ke kepolisian dan mengajukan gugatan perdata keabsahan izin lingkungan.
BACA JUGA:Doa Bersama Tolak Tambang Pasir Progo, Warga Sambeng Magelang Tuntut Penutupan
Pihaknya juga berencana melaporkan maladministrasi ke Ombudsman, termasuk menyampaikan pengaduan ke UNESCO mengingat lokasi tambang berdekatan dengan Candi Borobudur.
Berbeda dengan DLHK, Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi mencatat PT Anaba justru pernah melakukan pelanggaran dengan menambang di luar wilayah konsesi.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: magelang ekspres