KPU Usulkan Biaya Pilkada Didanai APBN

MAGELANGEKSPRES.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan banyak rekomendasi terkait penyelenggaraan Pemilu kepada pemerintah. Salah satunya adalah soal pembiayaan Pilkada berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Kami mengusulkan terkait pembahasan anggaran Pilkada yang dari APBD itu agak menyulitkan termasuk menimbulkan perdebatan di daerah. Maka kami mengusulkan anggaran Pilkada bisa melalui APBN. Bagaimana mekanismenya, kami serahkan ke pemerintah," kata Ketua KPU Arief Budiman usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/11). Sebagai contoh, kata Arief, sampai hari ini masih ada dua daerah di Sumatera Barat yang belum menandatangani anggaran Pilkada daerahnya atau NHPD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) tahun 2020, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan. "Dua kabupaten ini ada di Sumbar. Dan ini sudah sangat terlambat dari jadwal yang ditentukan KPU," kata Arief. (fat/jpnn)