3.581 Anak Wonosobo Putus Sekolah, Bupati Minta Camat Serius Tangani

WONOSOBO, MAGELANGEKSPRES.COM- Angka kemiskinan dan anak putus sekolah di Kabupaten Wonosobo dari tahun 2019 hingga 2021 makin tinggi. Data Kementerian Pendidikan Republik Indonesia Tahun 2021 menyebut, sebanyak 3.581 anak di Wonosobo putus sekolah yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Untuk itu perlunya dilakukan bentuk pendampingan dari perangkat daerah baik kabupaten maupun provinsi dengan melihat seluk beluk permasalahan dasarnya dahulu. “Angka anak putus sekolah cukup tinggi, 3581 anak untuk itu saya minta perhatian semua OPD, termasuk seluruh camat,” ungkap Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, saat memberikan sambutan pengarahan acara Rapat Koordinasi (Rakor) Camat se-Wonosobo, Jumat (11/2/2022), di Ruang Mangunkusumo Sekretariat Daerah. Menurutnya, dari 25 desa di Wonosobo yang angka kemiskinannya tinggi, sebenarnya sudah mendapatkan alokasi anggaran dana desa yang cukup signifikan, sehingga perlu dianalisa lebih jauh alokasi anggaran untuk desa tersebut . “Anggaran tinggi tapi belum sebanding dengan kemajuan sektor lintas ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan warganya, ini bentuk evaluasi bersama untuk merumuskan sebuah kebijakan yang tepat,” tuturnya. Berkaitan dengan angka putus sekolah tahun ini menunjukkan kemiskinan erat kaitannya dengan aspek pendidikan. Sehingga diharapkan semua camat se-Wonosobo dan jajarannya untuk serius menangani permasalahan kemiskinan dan putus sekolah karena menjadi isu nasional sehingga penting sekali camat memberikan masukan dan saran guna mengurai permasalahan tersebut. Sementara itu, Sekretaris Daerah Wonosobo, One Andang Wardoyo mengajak seluruh camat dan perangkat daerah untuk bersama-sama mewujudkan visi misi bupati. Pihaknya berpesan agar jajaran perangkat daerah berperan aktif membangun Wonosobo terutama perbaikan kemiskinan dan masalah anak putus sekolah yang disebabkan oleh rendahnya motivasi untuk belajar. “Terkait angka putus sekolah, saya meminta untuk segera ditangani dan diperbaiki bekerjasama dengan dinas terkait. Selain itu juga perlunya dibentuk satgas khusus yang menangani problematika tersebut, walaupun sudah ada tim penanggulangan dari kabupaten, karena ini masalah serius yang menyangkut perkembangan Indonesia ke depan,” pintanya.(gus)