525 Pokir DPRD Segera Diajukan ke Pemkot Magelang

MAGELANGEKSPRES.COM,MAGELANG  – Sebanyak 525 pokok pikiran (pokir) untuk program kegiatan tahun 2021 akan segera diajukan DPRD ke Pemkot Magelang. Dewan ingin gerak cepat dengan harapan, serapan lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal itu dikatakan Ketua DPRD Kota Magelang, Budi Prayitno kepada wartawan, kemarin. Menurutnya, pokok-pokok pikiran yang tersusun ini berisi masukan, ide, maupun gagasan dari masyarakat terkait program dan kegiatan tahun 2021. ”Semuanya harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), visi misi, dan tema pembangunan tahun 2021,” kata pria yang akrab disapa Udi ini. Ia menjelaskan, tema dari pokir tersebut yakni kompetitif bersama mitra, sehingga pokok pikiran yang dirangkum harus selaras dengan tema tersebut. Menurut rencana, draft atau konsep ini akan diparipurnakan bersama internal dewan Jumat (24/1) mendatang. ”Setelah itu barulah kita kirimkan ke eksekutif melalui Bappeda,” imbuhnya. Udi mengatakan bahwa draft pokir ini sebelumnya sudah disepakati di Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang memiliki tugas untuk merangkum masukan atau aspirasi semua anggota dewan. Masukan atau aspirasi ini baik melalui reses-reses tahun 2019 lalu ataupun langsung menerima dari masyarakat. Baca Juga Tiga Personel Satgaster Kodim Magelang Berangkat ke Papua ”Bisa juga dari kunjungan anggota ke lapangan. Pokir dewan ini nantinya menjadi salah satu acuan panduan masukan dalam membuat RKPD (rencana kerja perangkat daerah) di eksekutif. Kita berharap serapan dari pokir ini lebih baik dari sebelum-sebelumnya,” katanya. Ditambahkan Ketua Komisi C DPRD Kota Magelang, Evin Septa Haryanto Kamil bahwa apa yang menjadi pokir dewan dan diusulkan ke Pemkot Magelang ini dapat diserap lebih banyak lagi. Meski diakuinya belum tentu semua aspirasi dapat direalisasikan oleh eksekutif. ”Sejauh ini, daya serap dari pokir sudah bagus. Ada pula yang menjadi pokir dewan ternyata sama dengan yang diprogramkan eksekutif. Tentu kami ingin lebih bagus lagi ke depan, sehingga apa yang dibutuhkan di masyarakat dapat terpenuhi,” tuturnya. Menurut dia, masukan dan aspirasi dari masyarakat tidak melulu pada soal infrastruktur. Tidak sedikit pula yang menyinggung kebijakan seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). ”Kami juga menyoroti potensi-potensi ekonomi agar lebih diangkat dan dibina lagi. Termasuk bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ketika sudah memiliki produk diharap dapat didampingi sampai memiliki HAKI (hak atas kekayaan intelektual),” jelasnya. (wid)