Ada Campur Tangan Asing di Rusuh Papua

JAKARTA - Masyarakat Indonesia harus mewaspadai campur tangan asing di kerusuhan yang terjadi di Papua. Asing sedang bermain untuk memecah belah bangsa Indonesia. Indikasi tersebut sangat kentara. "Dari dulu saya sudah memonitor (di dunia Maya) memang hampir setiap saat ada kelompok-kelompok (asing) yang memperjuangkan kebebasan Papua," kata Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, Rabu (28/8). Ditegaskannya, tidak hanya di internet, tapi juga di tulisan atau grafiti-grafiti di luar negeri yang bertuliskan "Free West Papua". Di dunia maya yang menjadi fokusnya, Ismail memperhatikan bahwa polemik Papua yang terjadi beberapa waktu lalu, dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok di luar negeri. "Terutama akun-akun yang berafiliasi dengan kelompok-kelompok itu. Narasi yang mereka bangun bahwa Indonesia itu kolonial, dan bergabungnya Papua adalah penjajahan," katanya. Berdasarkan pengamatannya dengan Drone Emprit, ia menemukan bahwa propaganda dari akun-akun free west Papua ada yang berasal dari Jerman. "Yang paling banyak mereka share adalah foto-foto dan video," kata Ismail dalam siaran persnya. Tidak bisa dipungkiri, provokasi di media sosial itu berdampak sangat buruk bagi keamanan dan stabilitas di Papua. Kerusuhan yang terjadi di Manokwari, Jayapura, Sorong, Fak Fak, tidak lepas dari maraknya konten provokatif yang menyulut emosi masyarakat Papua. Tidak heran bila pemerintah ambil langkah preventif dengan membatasi akses media sosial di Timur Indonesia itu. Meski bertujuan positif, Ismail berpendapat bahwa pemblokiran harus segera dicabut. "Hak harus diberikan," kata Ismail. Selain itu, ia ingin agar pemerintah lebih intensif melakukan pendekatan mengambil hati masyarakat Papua. "Intinya ada jalan lain, bukan pembebasan. Artinya tetap perspektif NKRI untuk kesejahteraan bersama," ujarnya. Pengamat intelijen dari Universitas Indonesia, Ridlwan Habib menyebutkan, upaya pembatasan akses internet untuk menjaga situasi keamanan dan stabilitas di Papua dinilai tidak efektif karena propaganda negatif soal Papua justru dilakukan oleh pihak-pihak di luar negeri. "Upaya itu tidak akan efektif karena kalau kita cek tagar-tagar yang menyerukan referendum dan free west Papua justru dari luar negeri. Terutama akun akun dari Australia, New Zealand dan Inggris. Bukan dari Indonesia dan bukan dari dalam Papua," jelas Ridlwan. Menurut dia, dari mesin analisis Knowledge Enggine for Media Analysis (KEA) didapatkan data kejadian di Papua dipropagandakan negatif oleh akun-akun pro kemerdekaan Papua. "Tuntutan referendum, foto-foto kekerasan dan korban-korban, disebarluaskan dari akun-akun yang IP address nya di luar Indonesia," kata Ridlwan. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian pun mengatakan pembatasan layanan internet tidak terlepas dari masifnya penyebaran berita bernada provokatif selama lebih dari sepekan terakhir. "Internet digunakan oleh beberapa pihak tertentu untuk melakukan penyebaran berita-berita yang provokatif dan hoaks. Contohnya, ada gambar seorang adik mahasiswa Papua yang meninggal dibunuh dalam peristiwa di Surabaya dan Malang. Padahal peristiwa itu tidak ada. Gambar-gambar itulah yang mempengaruhi dan memprovokasi masyarakat," kata Kapolri di Timika, Rabu. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, Kapolri menegaskan, langkah yang ditempuh jajarannya yaitu melakukan klarifikasi. Namun kadangkala klarifikasi yang dilakukan tersebut tidak efektif, bahkan tidak dibaca dan mungkin juga tidak sampai ke warga yang telah telanjur menerima informasi hoaks. "Cara lain yang dilakukan yaitu bukan mematikan jaringan internetnya tetapi melakukan slow down terhadap gambar dan video," jelas Jenderal Tito. Kapolri meyakinkan warga Papua bahwa layanan internet di Papua akan kembali dinormalkan ketika konten berita dan informasi negatif yang disebar berkurang intensitasnya. "Kapan ini selesai? Ketika kita menilai bahwa upaya untuk melakukan provokasi dan mengeksploitasi konten-konten yang negatif ini jauh berkurang," jelas Kapolri. Mabes Polri sendiri memiliki personel intelijen media yang ditugaskan menilai isi tayangan berita, gambar maupun video yang diunggah ke publik. "Tentu kami akan sampaikan jika kondisinya sudah memungkinkan sehingga bisa dilakukan normalisasi kembali. Kami harapkan itu dilakukan secepat mungkin," katanya.(gw/fin)