Ada Kecurangan, Kuota BBM Subsidi Jebol

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Pemerintah mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan adanya kecurangan dalam pemanfaatn BBM bersubsidi. Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas mencatat realisasi BBM subsidi lebih besar dari kuota penyaluran APBN 2019. Dalam APBN 2019, BBM subsidi 2019 ditetapkan sebesar 14,5 KL, namun saat realisasinya tembus hampir 16 juta KL. Pemerintah pun harus menanggung kelebihan sebesar Rp3 triliun untuk menambal realisasi BBM subsidi tersebut. "Berdasarkan data verivifikasi BPH Migas kuota ini sudah jebol, kelebihan 1,3 hingga 1,5 KL. Jika dihitung potensi kelebihan sekitar Rp3 triliun kalau dikalikan 2.000 APBN," kata Kepala BPH Migas, M Fanshurullah, di Jakarta, Senin (30/120. Pertamina belum mengetahui apakah akan mendapat uang ganti rugi Rp3 triliun dari pemerintah atau tidak. Namun yang jelas, Pertamina akan tetap menyalurkan BBM bersubsidi. "Demi kepentingan masyarakat pemerintah akan tetap menyelurkan BBM subsidi. belum jelas apakah diganti negara atau tidak. Yang terpenting stabilitas, kita tetap salurkan," ujar dia. Direktur Pemasaran Retail Pertamina, Masud Khamid menambahkan, kuota BBM subsidi jebol terdapat di 10 provinsi yakni Kalimantan Timur, Riau, Lampung, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Bangka Belitung, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. "Di daerah industi yang tambangnya berkembang," ujar dia. Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif meminta masyarakat untuk turut mengawasi dan melaporkan adanya kecurangan terkait jebolnya BBM subsidi. Selain itu, dia memastikan sistem digitalisasi atau pemanfaatan teknologi infomasi (TI) pada nozzel di setiap Stasium Pengisian Bahan Bakar Umurm (SPBU) di Indonesia bisa rampung pada tahun depan. TI tersebut bisa meminimalkan kecurangan dalam pengisian bahan bakar. "Kita bisa menerapkan sistem pengawasan yang berdasarkan kepada elektronik base teknologi. Kita memasang digitalisasi nozzel ini sudah dilakukan setahun dan harapanya di tahun 2020 bisa diselesaikan semuanya," pungkasnya. Sebagaimana diketahui, pemerintah menetapkan kuota jenis BBM tertentu (JBT) atau BBM bersubsidi 2020 sebanyak 15,87 juta KL. Jumlah tersebut terdiri dari minyak solar 15,31 juta KL, minyak tanah 0,56 juta KL. Selama 2019, Jawa Timur menduduki puncak sebagai provinsi dengan penyerapan solar paling tinggi sebanyak 2.371.004 KL, sementara premium 1.444.315 KL. Kemudian, disusul provinsi Jawa Barat penyerapan solar sebesar 2.046.839 KL dan premium 1.109.281 KL.(din/fin)