Akhirnya, RS Khusus Covid-19 Disiapkan

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Wabah Virus Corona ternyata tidak bisa ditoleransi. Desakan publik agar pemerintah menyiapkan rumah sakit khusus untuk pasien yang diidentifikasi terjangkit Covid-19 akhirnya direlisasikan. Pemerintah melalui, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memutuskan untuk menyiapkan Rumah Sakit Pertamina Jaya (RSPJ) dan Hotel Patra Comfort, Jakarta sebagai tempat penanganan Covid-19. Bahkan Pemerintah pun memperkenankan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menetapkan status keadaan darurat, sejalan dengan situasi dan kondisi yang ada. Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Selasa mengemukakan bahwa saat ini RSPJ memiliki kapasitas 65 tempat tidur yang terdiri dari 20 tempat tidur untuk perawatan setingkat ICU dan 45 tempat tidur nonICU. ”Untuk penangannya akan didukung 10 dokter spesialis, delapan dokter umum, dan tiga perawat terlatih," jelasnya, Selasa (17/3). Ditambahkannya, RSPJ juga dilengkapi laboratorium diagnostik yang dapat mendeteksi virus corona. Kemudian, terdapat juga fasilitas radiologi dan gawat darurat yang dilengkapi ruang isolasi. Selain itu, Arya juga mengatakan bahwa Kementerian BUMN akan menggunakan bangunan lama yang ada di sekitar Jalan Cikini dan Pramuka, Jakarta, untuk dimanfaatkan menjadi tempat pasien Covid-19. ”Jadi RS Pertamina Jaya akan gunakan bangunan lama di sekitar Cikini dan Pramuka, Jakarta. Itu ada sarana ruangan isolasi bertekanan tinggi di tiga lantai sehingga sistem penyaluran udaranya tidak terlewati virus,” paparnya. Nah, di bangunan lama itu akan disiapkan penambahan sebanyak 90 tempat tidur. Ditargetkan dapat terealisasi dalam waktu dekat guna membantu kebutuhan penanganan Covid-19. ”Semenatar ada 90 tempat tidur lagi kita buat tambahan nantinya, dipersiapkan untuk pasien Corona,” katanya. Selain itu, Arya menambahkan pihaknya juga bakal menggunakan Hotel Patra Comfort sebagai tempat orang dalam pengawasan (ODP) COVID-19, dengan kapasitas sebanyak 52 tempat tidur. ”Hotel itu untuk ODP sebagai save house, sesuai arahan Pak Menteri (BUMN)," ucapnya. RS Pertamina Jaya dan Hotel Patra Comfort merupakan anak usaha PT Pertamina (Persero) yang letaknya bersebelahan berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Nah, untuk Pemerintah Daerah khususnya yang sudah mendapati banyak kasus positif Covid-19 di wilayahnya dapat mengeluarkan status keadaan darurat untuk mempercepat penanganan penyakit yang disebabkan virus corona itu. Penegasan ini disampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Pusdatinkom) BNPB Agus Wibowo. Dikatakannya, status keadaan darurat sudah ditetapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo untuk 28 Januari -28 Februari 2020 dalam rapat koordinasi dengan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) membahas pemulangan WNI yang ada di Wuhan, Cina. Dalam perkembangannya, Kepala BNPB kemudian ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19. Pemerintah lewat BNPB kemudian memperpanjang status keadaan darurat dari 29 Februari sampai 29 Mei 2020 untuk menanggulangi bencana non-alam tersebut. ”Kemudian karena skalanya makin besar dan Presiden memerintahkan untuk melakukan percepatan maka ada perpanjangan status lagi. Diperpanjang lagi karena sampai saat ini belum ada daerah-daerah maupun nasional yang menetapkan status keadaan darurat sehingga BNPB perlu memperpanjang lagi," paparnya. Menurut Agus, sesuai dengan instruksi Presiden maka kepala daerah dapat mengeluarkan status keadaan darurat baik berupa siaga darurat atau tanggap darurat. Status siaga darurat, kata dia, mungkin bisa ditetapkan oleh daerah yang belum menemukan kasus positif COVID-19 di wilayahnya sebagai bentuk antisipasi. Status tanggap darurat sendiri bisa dikeluarkan untuk daerah yang sudah menemukan banyak kasus positif di wilayahnya seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat. Penetapan status oleh kepala daerah baik gubernur, walikota atau bupati itu harus melalui konsultasi Kepala BNPN Doni Mornardo sebagai ketua gugus tugas. ”Jika daerah-daerah tersebut sudah menetapkan status keadaan darurat maka status keadaan tertentu yang BNPB keluarkan bisa tidak berlaku lagi. Itu salah satu strateginya karena kita harus bekerja, kita harus mengeluarkan anggaran sehingga perlu payung hukum sehingga aman semuanya," jelas Agus. (dim/fin/ful)