Bagaimana Nasib BKK Pringsurat...

MAGELANGEKSPRES.COM, TEMANGGUNG – Wakil Pimpinan DPRD Temanggung Tunggul Purnomo mengimbau agar Bupati Temanggung Al Khadziq terjun langsung menyelesaikan masalah yang saat ini sedang merundung PD BKK Pringsurat. Sebab jika tidak segera diselesaikan, maka permasalahan ini bisa menjadi bom waktu. “Bupati yang pegang kendali dalam permasalahan ini, alangkah baiknya turun tangan sendiri,” imbau Tunggul, kemarin. Menurutnya, permasalahan yang ada di BKK Pringsurat sudah sangat pelik, masyarakat terutama nasabah BKK Pringsurat sangat membutuhkan kepastian informasi terkait dengan nasib mereka yang selama ini belum ada kejelasan. “Nasabah itu butuh solusi yang pasti dan jelas. Kalau saya yang ngomong bukan kapasitas saya. Sebab BKK ini milik pemerintah, jadi kalau dewan yang ngomong tidak pas,” katanya. Menurtnya, dengan turun langsung, setidaknya bisa meredam emosi nasabah yang selama ini belum mempunyai kepastian. “Bagaimana caranya, monggo mau mengumpulkan semua nasabah dan di situ melakukan diskusi untuk mencari solusi terbaik. Nah jika diam saja, permasalahan ini suatu saat bisa meledak,” ujarnya. Ia mengaku, pihaknya sudah sering mengingatkan kepada bupati agar segera menyusun dan merencanakan langkah terbaik untuk menyelesaikan permasalahan di BKK Pringsurat. “Ini nanti kalau sampai meledak bukan tanggungjawab kami, dewan sudah mengingatkan,” katanya. Likuidasi, menurut Tunggul, tak mengugurkan kewajiban pemilik untuk mengembalikan dana nasabah. “Oh, nggak (gugur kewajiban mengembalikan). Pemilik harus tetap bertanggungjawab, ora terus ilang-ilangan,” ujarnya. Likuidasi hanya menutup operasional, sementara kewajiban pembayaran dan lainnya masih harus diselesaikan oleh pemilik. Diketahui, BKK Pringsurat dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng)‎ dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung. Dengan komposisi kepemilikan saham masing-masing 51 persen dan 49 persen. Kencangnya rencana likuidasi BKK Pringsurat tentu akan memberi kecemasan dan kekhwatiran tersend‎iri bagi nasabah. Karena itu, Tunggul menganjurkan, agar Bupati bertindak sigap dan secara langsung memberi kepastian sikap kepada para nasabah. Dengan begitu, nasabah akan lebih tenang, serta tidak kembali bertanya-tanya soal kepastian, pun mekanisme, pengembalian dana milik mereka. \"Yang (uang) milik pribadi nasabah masih mendinglah. Lha kalau itu uang milik kelompok atau semacamnya, kan yang dulu menyetor jadi kerepotan, bingung mau jawab apa kalau belum ada kepastian,\" tuturnya.‎ Kendati demikian, bagaimanapun masa depan BKK ‎Pringsurat lebih banyak ditentukan oleh Pemprov Jateng. Sebab, pemprov lah pemilik saham terbesar perusahaan daerah tersebut. Terpisah, Bupati Temanggung, M Al Khadziq, mengaku belum menerima laporan dari bagian terkait, perihal kepastian masa depan BKK Pringsurat. Apakan akan dilikuidasi atau turut dimarger dengan BKK lain yang ada di seluruh Jateng‎. \"Ini bagian perekonomian kembali rapat soal itu di provinsi‎, saya belum mendapat laporan lebih lanjut,\" ujarnya. (set)