Bansos Jangan Hanya Tiga Bulan

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Pemerintah jangan hanya menyediakan bantuan sosial (bansos) terkait wabah COVID-19 selama tiga bulan. Tapi harus pula diantisipasi jangan menengah dan panjang. Pengamat ekonomi dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Fajar Hirawan mendesak agar Pemerintah menyiapkan skema bansos jangka menengah-panjang. \"Bansos tiga bulan mungkin mampu menolong sementara atau dalam jangka pendek. Akan tetapi juga yang harus dipikirkan bagaimana jangka menengah dan panjangnya untuk menormalisasi keadaan,\" katanya, Rabu (15/4). Penyiapan bansos untuk jangka menengah dan panjang karena wabah COVID-19 belum diketahui kapan akan berakhir. Karena diperlukan formulasi kebijakan bansos. Dijelaskannya, meskpipun Bank Dunia melalui laporan berjudul Aspiring Indonesia-Expanding the Middle Class pada Januari 2020 menyebutkan ada sekitar 115 juta masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan, namun data tersebut belum ada wabah COVID-19. Sehingga jumlah 115 juta masyarakat di Tanah Air tersebut dinilai masih belum cukup aman secara ekonomi dan rentan kembali miskin. \"Setidaknya ada dua kelompok masyarakat yang sangat rentan kembali ke zona miskin. Pertama pekerja informal. Kedua buruh seperti di manufaktur dan jasa,\" katanya. Karenanya, dia menyebut harus ada optimalisasi skema bansos dan memastikan jangkauannya merata dan tepat sasaran. Selain itu, perlu ada pengawasan dari data yang telah tersedia di Kemensos dengan pendataan mandiri. \"Basis Data Terpadu sebagai dasar pembagian bansos perlu dimutakhirkan dan sistem pendataannya mungkin juga harus mempertimbangkan mekanisme pendataan mandiri,\" katanya. Setali tiga uang diungkapkan pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah. Dia menyebut pemberian bansos selama tiga bulan merupakan asumsi wabah ini bisa berhenti dalam waktu tiga bulan. Namun, jika hingga tiga bulan pandemi belum terakhir, maka pemerintah perlu memperpanjang bansos masyarakat terdampak. \"Kita tidak tahu persis berapa lama, jadi tiga bulan dipakai sebagai asumsi. Jika belum berhenti wabahnya, tidak mungkin tidak diperpanjang, sebab itu (bansos) harus diperpanjang,\" katanya. Sementara itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan pihaknya telah mengalokasikan Rp22,477 triliun untuk bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19. Bantuan itu berupa bantuan langsung tunai (BLT) Rp600 ribu selama tiga bulan atau total Rp1,8 juta. \"Ini sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat apalagi minggu ketiga bulan April sudah masuk bulan Ramadhan,\" katanya. Halim mengatakan BLT Dana Desa untuk 12.487.646 kepala keluarga yang masuk dalam kategori miskin atau prasejahtera di seluruh Indonesia tersebut dapat dicairkan sebelum memasuki bulan suci Ramadhan. Dana fokus disalurkan kepada warga desa terdampak COVID-19 yang belum mendapat bantuan program lain dari pemerintah. \"BLT Dana Desa ini sasarannya adalah warga miskin yang belum menerima PKH, yang belum menerima bantuan pangan nontunai, yang belum menerima kartu prakerja,\" katanya. Lebih lanjut Gus Menteri mendesak kepala desa bersama pemerintah daerah segera mendata warga desa yang dianggap layak mendapat BLT Dana Desa tersebut. Untuk pulau Jawa ditargetkan 1-2 hari ke depan bisa rampung sehingga dana dapat segera dicairkan. \"Tolong dilakukan pendataan secepat mungkin kalau bisa dalam waktu 1-2 hari ini di Pulau Jawa sudah selesai pendataan supaya bisa dilihat berapa kapasitas yang harus ditangani oleh desa,\" katanya. Dia mengatakan pijakan hukum penyaluran BLT pada Peraturan Menteri Desa PDTT (Permendes) Nomor 11 Tahun 2020 dengan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Program Padat Karya Tunai Desa sebagai operasional peraturan tersebut.(gw/fin)