Bullying Jadi Warning Bagi Pemkab Purworejo, Indikator Kualitas Pendidikan Terabaikan

MAGELANGEKSPRES.COM,PURWOREJO - Politisi Nasdem, Eko Januar Susanto berkomentar pedas terkait adanya kasus bullying yang menimpa seorang pelajar putri SMP Muhammadiyah Butuh Purworejo yang viral di media sosial baru-baru ini. Saat dimintai konfirmasi Purworejo Ekspres, Kamis (13/2), Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Purworejo tersebut mengungkapkan bahwa kasus tersebut harus dijadikan sebagai refleksi bagi pejabat dan pemangku kebijakan di Kabupaten Purworejo. \"Apapun dan dimanapun, bullying atau perundungan tidak bisa dibenarkan. Semoga kasus ini menjadi yang terakhir kali terjadi di Purworejo. Ini menjadi warning bagi kita semua, jangan sampai terulang di masa mendatang,\" ujarnya. Eko menambahkan, karena hakekatnya pendidikan memiliki tujuan memperhalus perasaan dan membangun karakter anak didik juga pendidikan yang bertujuan memperbaiki peradaban di waktu yang akan datang. Baca Juga Video Penganiayaan Siswi SMP di Purworejo Hebohkan Media Sosial \"Kita tentu tidak ingin dunia pendidikan di Purworejo yang seyogyanya dapat mencetak generasi yang beradab di masa mendatang dikotori oleh aksi bar-bar seperti yang terjadi dalam video yang viral itu,\" tegasnya. Lebih lanjut Eko mengkritisi kebijakan Pemkab yang memasang spanduk berjargon Wajib Belajar 9 Tahun yang dipasang di seluruh sekolah hingga balaidesa di Kabupaten Purworejo. Selain slogan, spanduk tersebut juga memuat gambar foto kepala daerah dan kepala dinas. \"Pemasangan spanduk di semua sekolah tidak ada aturan yang melarang. Namun demikian tentu akan lebih baik jika Baliho yang dipajang lebih fokus pada pendekatan pendidikan yang berkualitas,\" imbuhnya. Eko bahkan menilai bahwa jargon Wajar 9 Tahun dalam ratusan spanduk yang dipasang oleh pemangku kebijakan sudah basi lantaran sejak puluhan tahun lalu orde baru juga sudah menggembar gemborkan jargon itu. \"Mengeluarkan kebijakan pendidikan tidak bisa asal-asalan agar pendidikan diberikan kepada masyarakat betul-betul berkualitas. Kecuali bila pemangku kepentingan memang gak nyandak untuk diajak diskusi soal pendidikan yang berkualitas,\" tandasnya. (luk)