Bupati Siap Tindaklanjuti Arahan Presiden

MAGELANGEKSPRES.WONOSOBO- Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat dan Wabup Muhammad Albar siap tindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rakor pimpinan daerah hasil pilkada 2020 yang digelar oleh Kemendagri secara daring. “Kami siap tindaklanjuti arahan presiden, yang meminta kepada kepala daerah baru untuk bekerja keras, terjun ke lapangan serta fokus pada kegiatan yang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” ungkap Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat. Menurutnya, apa yang menjadi arahan Presiden bahkan sudah dilaksanakan pasca pelantikan. Dirinya dan Gus Albar turun langsung ke lapangan melihat kondisi infrastruktur jalan dan juga melihat secara langsung perekonomian masyarakat yang mengalami penurunan dampak pandemi covid 19. “Kami sejak awal turun ke lapangan, terjun ke masyarakat menampung aspirasi dan keinginan, melihat secara langsung, serta meminta masukan dari sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat,” tandasnya. Afif juga menilai arahan presiden cukup jelas dan bisa dilaksanakan di lapangan, sebab tidak banyak yang diminta, cukup fokus pada kegiatan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan arahan tersebut akan segera dirapatkan dengan seluruh jajaran OPD, agar semua memiliki perspektif yang sama. “Dalam waktu dekat, kita akan segera gelar rapat koordinasi menindaklanjuti arahan presiden,” katanya. Sementara itu, arahan Presiden Jokowi dalam rakor tersebut meliputi motivasi kepada pimpinan daerah yang baru untuk berani berinovasi jangan sekedar mengikuti rutinitas. Harus bekerja dengan kecepatan tinggi. Oleh sebab itu dalam bekerja jangan hanya puas membaca laporan saja, cek dan kontrol di lapangan. Inovasi, kecepatan dan ketepatan kebijakan sangat diperlukan saat ini. Harus membuat kebijakan yang fokus dengan skala prioritas yang jelas, sehingga anggaran lebih fokus dan terkonsentrasi. Presiden juga juga meminta fokus pada tiga kegiatan  besar yang anggarannya dikonsentrasikan kesana sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Belanja aparatur dan belanja modal agar dicek, usahakan agar belanja pembangunan (modal) lebih besar dari belanja aparatur. Jangan sampai anggaran dibagi rata ke masing-masing unit/ dinas. “Konsentrasikan selama 1-2 tahun untuk prioritas tertentu. Misalnya : pembangunan infrastruktur jalan sampai ke pedesaan, pasar, seluruh sekolah,” tandasnya. Jangan sampai anggaran di ecer-ecer ke setiap unit/ dinas, setiap tahun dilaksanakan tapi tidak ada “bau”nya (manfaat) sama sekali. Bapak Ibu Bupati/ Walikota harus berani melakukan ini, jika tidak bisa melaksanakan manajemen anggaran seperti ini, maka 5 tahun bekerja hanya terjebak pada rutinitas harian saja. Saat ini pemerintah masih fokus pemulihan ekonomi dan kesehatan. Dua-duanya harus terkelola dengan baik, gas dan rem nya harus dilakukan secara tepat. Jangan sampai terlalu mendorong ekonomi, kenaikan kasus meningkat dan pertumbuhan ekonomi malah menurun. “Penanganan pasien Pencegahan dan penanganan Covid-19 harus dilakukan secara konsisten,” ujarnya. Jangan tergesa-gesa membuka semua sektor ekonomi. Bukalah per sektor dengan cara yang tepat. Lakukan PPKM mikro, isolasi lingkungan terkecil, sosialisasi dan penegakan protokol kesehatan agar terus dilakukan, dibantu oleh Forkopimda, penanganan yang memerlukan pengobatan dan dukung penuh program vaksinasi Pemulihan ekonomi agar mulai dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut, banyak pabrik yang berhenti karena pandemi, APBD agar dialokasikan untuk penciptaan lapangan pekerjaan dengan mekanisme padat karya. Segera eksekusi belanja atau bantuan sosial, karena rakyat sangat membutuhkan, bantu juga permodalan, produksi dan pemasaran usaha mikro dan kecil. Berikan dukungan dan pelayanan penuh kepada investasi baru. Pelaksanaan UU Cipta Kerja di daerah harus terus dilakukan. Lihat contoh BKPM banyak percepatan pelayanan perizinan. “Jangan memperlambat perizinan investasi karena investasi itu membuka lapangan pekerjaan. Jika memperlambat maka akan menghambat ekonomi daerah dan nasional,” tambahnya. Investasi akan memberikan pendapatan kepada negara dan daerah karena dari investasi menimbulkan kewajiban pajak. 76% pendapatan negara diperoleh dari pajak, dimana porsi terbesarnya dari pajak badan usaha. Oleh sebab itu berikan dukungan kepada dunia usaha. “Kita harus bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi 7% di kuartal kedua, bukan hal mudah tapi saya yakin negara bisa atas dukungan dari daerah,” tandasnya. (gus)