Cegah Konsumtif Warga, Pencairan JPS APBD Tak akan Dirapel

MAGELANGEKSPRES.COM,MAGELANG  - Rencana pencairan dana bantuan jaring pengaman sosial (JPS) dari APBD Kota Magelang berpotensi menumpuk di bulan Juli-Agustus 2020, untuk warga yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19). Pasalnya, hingga saat ini Pemkot Magelang masih menunggu selesainya 12 tahap penyaluran bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Kendati menumpuk, Pemkot akan mencairkan secara bertahap atau per Rp600 ribu tiap kepala keluarga (KK), untuk menghindari melonjaknya budaya konsumtif usai pandemi. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Magelang, Joko Budiyono mengatakan, realokasi APBD 2020 sendiri telah final untuk penanganan Covid-19. Pemkot Magelang kini memiliki Rp137 miliar Belanja Tak Terduga (BTT) untuk mengatasi sejumlah sektor yang terdampak pandemi, dari hasil rasionalisasi anggaran. \"Tetapi untuk pencairannya yang dari APBD kita menunggu distribusi bantuan Kemensos tuntas dulu. Total ada 12 tahap dari Kemensos ini,\" kata Joko, saat ditemui, Jumat (29/5). Pemkot Magelang sebenarnya telah mendata sebanyak 12.000 KK yang terdampak perekonomiannya akibat pandemi corona. Mereka dijamin akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu setiap bulannya pada periode April, Mei, dan Juni. \"Begitu penyaluran Kemensos selesai, nah kekurangan yang belum mendapatkan itu akan dibantu lewat JPS BTT Kota Magelang,\" tandasnya. Baca Juga Balon Siap Terbang Disita dari Berbagai Kecamatan di Wonosobo Sebab, menurutnya, jika memaksakan penyaluran JPS APBD Kota Magelang dilakukan sekarang, dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih data. \"Jadi untuk menghindari duplikasi data, kita semangatnya adalah berkeadilan. Memang harus lebih sabar. Tapi saya jamin bahwa bantuan akan tepat sasaran dan tepat manfaat,\" tandasnya. Meski baru akan dicairkan setelah bantuan dari Kemensos tuntas, sehingga berpeluang warga mendapatkan akumulasi tiga bulan, Joko mengaku akan menggunakan skema pencairan secara bertahap. Hal ini untuk menghindari tingkat konsumtif warga yang naik drastis di tengah pandemi. \"Apalagi ada rencana new normal, praktis kita akan mengambil kebijakan pencairan bantuan langsung ini secara bertahap. Rp600 ribu disalurkan dulu, lalu berganti bulan dibayar lagi. Tidak memakai sistem bayar rapelan, karena khawatir masyarakat jadi konsumtif,\" ucapnya. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang, Wawan Setiadi menjelaskan, Pemkot Magelang telah mengalokasikan dana Rp137 miliar untuk menangani pandemi corona. Dana itu didapat dari hasil rasionalisasi, refokusing, dan realokasi anggaran APBD 2020. \"Semula memang kita rencanakan Rp45 miliar menjadi Belanja Tak Terduga (BTT). Namun itu hanya mampu mengalokasikan beberapa bulan saja. Dengan adanya anggaran sampai Rp137 miliar ini, proyeksi kita bisa untuk menangani dampak pandemi hingga Desember 2020 mendatang. Walaupun kita berharap, tidak sampai selama itu,\" jelasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Magelang, Wulandari Wahyuningsih, ketika dikonfirmasi menjelaskan bahwa alokasi bantuan Kemensos RI terdata sebanyak 8.329 KK. Saat ini penyaluran bantuan sampai pada tahap ke-7. \"Kemensos punya agenda pencairan sampai tahap ke-12. Pada tahap pertama di Kota Magelang lewat rekening 237 KK, lewat Kantor Pos 7.795 KK. Rencana lewat Kantor Pos lagi, besok Rabu 261 KK,\" paparnya. Wulan juga menuturkan, bantuan dari APBD Kota Magelang memang harus menunggu penyaluran dari Kemensos selesai. Hal ini agar tidak ada KK yang mendapatkan dua bantuan sekaligus. \"Pencairan bantuan JPS dari APBD Kota Magelang tetap harus nunggu penyaluran dari Kemensos selesai agar tidak terjadi tumpang tindih. Data KPM ini tidak mutlak 12.000 KK, tetapi bisa berubah-ubah. Kita masih terus mengontrol agar KPM ini benar-benar tepat sasaran,\" pungkasnya. (wid)