Curhat ke Dewan, Bidan Kota Magelang Ingin Dapat Afirmasi Positif

KOTA MAGELANG, MAGELANGEKSPRES.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Magelang menerima aspirasi puluhan bidan yang tergabung dalam organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Magelang, Senin (14/3). Mereka ditemui langsung Ketua DPRD Kota Magelang, Budi Prayitno, Wakil Ketua Bustanul Arifin, dan Komisi B Hadiono Nugroho. Ketua PC IBI Kota Magelang Drayke Rosyana mengatakan, kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait wacana penghapusan tenaga honorer oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Status pegawai pemerintah mulai 2023 nanti hanya ada dua jenis, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Kami sampaikan terkait rencana itu bahwa adik-adik kita yang masih berstatus honorer ini perlu mendapat kejelasan. Kami harap adanya pencerahan, solusi dari DPRD Kota Magelang untuk memperhatikan nasib kami,” katanya. Menurutnya, bidan-bidan di Kota Magelang baik yang berstatus ASN maupun honorer sama-sama mampu berkiprah memberikan kontribusi layanan kesehatan masyarakat. “IBI Kota Magelang sendiri beranggotakan 293 bidan. Namun, 49 di antaranya masih berstatus honorer,” ucapnya. Perwakilan honorer bidan, IBI Kota Magelang, Putri Nurul menuturkan, ke-49 honorer bidan itu rata-rata bekerja di rumah sakit baik negeri maupun swasta. “Kami tersebar di berbagai instansi fasilitas layanan kesehatan (Fayankes) pemerintah maupun swasta. Lama bakti kami bervariasi, ada yang sejak tahun 2001 mengabdi sampai sekarang masih honorer. Tetapi, keterampilan kami sama dengan bidan yang berstatus ASN,” ujarnya. Soal rencana penghapusan tenaga honorer pun membuatnya khawatir akan nasibnya. Karenanya ia berharap, DPRD Kota Magelang mampu meneruskan aspirasi mereka ke Pemkot Magelang, DPR RI, dan pemerintah pusat. “Penyampaian aspirasi ini kami harapkan bisa memberikan solusi sekaligus afirmasi positif bagi kami para bidan non-ASN,” ujarnya. Wakil Ketua DPRD Kota Magelang Bustanul Arifin menuturkan, isu penghapusan honorer menjadi isu nasional yang tidak hanya terjadi di Kota Magelang. Namun, pihaknya siap mengusulkan agar nasib honorer tenaga kesehatan, terutama bidan bisa tetap mendapat perhatian serius dari Pusat. “Soal pengangkatan honorer menjadi ASN itu murni wewenang pusat. Tapi daerah bisa merekomendasikannya,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Magelang Budi Prayitno meminta para bidan baik honorer maupun ASN tak patah semangat meskipun wacana penghapusan honorer sudah dilontarkan pemerintah pusat. “Yang jelas kami sangat menghargai jasa ibu-ibu bidan di sini yang sudah sukses menurunkan angka stunting, memberikan layanan dengan hati, dan kemanusiaan dengan baik. Saya katakan jika urusan kemanusiaan adalah sektor strategis yang harus mendapatkan kepedulian. Kesehatan akan selalu sejajar dengan pendidikan. Jadi, kalau sektor pendidikan diperhatikan, maka kesehatan juga harus mendapatkannya. Minimal, tenaga kesehatan nanti bisa diangkat jadi ASN semua,” katanya. Dia juga meminta, para bidan tidak terlalu terbebani pikiran mereka dengan wacana peraturan pemerintah tentang penghapusan tenaga honorer. Sebab, mereka yang sudah bekerja di instansi pemerintahan akan diangkat menjadi CPNS, tetapi dengan proses seleksi. Dia menyebut, mengacu pada PP 48/2005, ada sejumlah hal yang perlu dipahami terkait pengangkatan tersebut. Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS diprioritaskan bagi tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian/perikanan/peternakan, dan tenaga teknis yang sangat dibutuhkan pemerintah. “Tenaga kesehatan masuk dalam prioritas sehingga saya harap ibu-ibu bidan di sini tidak usah khawatir. Kami juga sampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas pengabdian yang sudah diberikan kepada warga Kota Magelang,” pungkasnya. (adv)