Daging Butuh Impor, Stok Beras Aman

JAKARTA– Kementerian Perdagangan memastikan akan mengimpor daging sapi 50 ribu ton tahun. Hal itu supaya harga di dalam negeri semakin kompetitif. Tiga BUMN, yakni Bulog, PT Berdikari, dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, ditunjuk sebagai pengimpor. Sekjen Kemendag Oke Nurwan menegaskan bahwa impor tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi (rakor) di Kemenko Perekonomian. Impor daging sapi dari Brasil itu bertujuan membuat harga dalam negeri yang rata-rata Rp 120 ribu-Rp 160 ribu bisa turun. “Agar di sini pasar lebih sempurna, ada persaingan karena ada daging yang lebih kompetitif,” ujar Oke kemarin (16/8). Pemerintah juga memastikan bahwa daging sapi yang masuk dari Brasil benar-benar aman dikonsumsi. Artinya, terbebas dari penyakit. Menurut dia, Kementerian Pertanian akan mengirimkan tim Ditjen Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) untuk mengecek. “Kesmavet ke sana memastikan itu bebas penyakit. Ada daftarnya nanti,” bebernya. Mengenai kuota, Oke menambahkan, izin impor sebanyak 30 ribu ton bakal diberikan kepada Perum Bulog, sedangkan PPI dan Berdikari mendapat kuota masing-masing 10 ribu ton. Terkait dengan kapan daging sapi itu mulai masuk ke Indonesia, Oke menyatakan bergantung di setiap BUMN. Namun, sebelum itu perusahaan pelat merah perlu menunggu surat penugasan langsung dari Kementerian BUMN. Soal komoditas beras, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas menyatakan bahwa Indonesia tidak perlu mengimpor hingga 2020. Saat ini stok beras di Perum Bulog sudah sangat melewati batas aman. Menurut Buwas, Perum Bulog telah menyimpan 2,5 juta ton dan diperkirakan mencapai 3 ton pada akhir tahun mengingat masih adanya panen raya di sejumlah daerah. “Amannya stok negara itu kan 1 juta ton hingga 1,5 juta ton. Saat ini sudah 2,5 juta ton lebih, sangat aman,” tegasnya. Sementara itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah membuka cadangan 500 ribu kiloliter (kl) untuk mengantisipasi ke­naikan konsumsi solar subsidi. Se­lama semester pertama 2019, konsumsi solar telah lebih dari separo kuota yang ditetapkan. “Selama ini 500 ribu kl tersebut masih ditahan. Disimpan dulu kalau ada potensi over,” kata Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa. Hal itu dikeluarkan seiring konsumsi solar yang mencapai 52 persen dari kuota atau 7,56 juta kl selama Januari-Juni 2019. Total kuota solar subsidi tahun ini mencapai 14,5 juta kl. Untuk kerosin atau minyak tanah, konsumsinya 268.362 kl atau 44 persen dari kuota. Lalu, volume realisasi premium tercatat 5,87 juta kl selama Januari-Juni 2019 dari total kuota 11 juta kl. (jpg)