Dana BOS Fokuskan Persiapan PTM

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan, bahwa Dana Operasioanal Sekolah (BOS) tahun 2021 dapat dipergunakan secara Fleksibel. Namun, lebih diinstruksikan untuk percepat Persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Juli. Dapat disampaikan, bahwa pemerintah memprioritaskan vaksinasi Covid-19 bagi guru dan tenaga kependidikan rampung pada Juni. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, yang menginstruksikan PTM secara bertahap pada Juli 2021. \"Kami menganjurkan dana BOS secepatnya digunakan untuk memenuhi daftar periksa PTM dan persiapan PTM. Karena, ketika vaksinasi sudah bergulir, sekolah akan didorong memulai tatap muka,\" kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, dalam siaran YouTube, Kamis (4/3/2021). \"Arahan Bapak Presiden yang didukung komitmen Bapak Menteri Kesehatan, target vaksinasi bagi para pendidik dan tenaga kependidikan, InsyaAllah selesai di akhir Juni 2021. Harapannya, Juli 2021 tahun ajaran baru akan dimulai, semua sekolah sudah dapat melakukan pembelajaran tatap muka terbatas,\" imbuhnya. Nadiem menyebut, salah satu yang menjadi prioritas yakni penyediaan sarana dan prasarana penunjang protokol kesehatan untuk Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Untuk itu, sebaiknya sekolah mengalokasikan Dana BOS untuk pengadaan fasilitas kesehatan. \"Fleksibilitas penggunaan dana BOS seperti untuk pembelian gawai, perlengkapan protokol kesehatan, transportasi yang aman bagi guru dan murid, dan lain-lain,\" ujarnya. Oleh karena itu, kata Nadiem, kebijakan dana BOS saat ini seyogyanya digunakan untuk memfasilitasi berbagai kebijakan yang diambil satuan pendidikan dalam menyikapi perubahan dan tantangan sehubungan dengan persiapan PTM bertahap. \"Dana BOS 2021 masih tetap fleksibel untuk digunakan membayar honor guru, sebab Indonesia masih dalam kondisi darurat bencana. Namun dalam kondisi normal, penggunaan Dana BOS untuk honor guru dibatasi maksimal 50%, baik untuk sekolah negeri dan swasta,” jelasnya. Nadiem menegaskan, agar penggunaan dana BOS kali ini tidak boleh sia-sia. Artinya, penyaluran dana BOS harus benar-benar sesuai kebutuhan saat ini, dan PTM harus diakselerasi. \"Tolong jangan disia-siakan dan tolong kita akselerasi, terutamanya (di daerah) terdepan, terluar, tertinggal (3T) yang sangat sulit melakukan Pembelajaran Jarak Jauh,\" tuturnya. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengatakan, sebelum PTM dimulai, pemerintah harus memastikan sekolah sudah menyiapkan infrastruktur dan protokol kesehatan di satuan pendidikan demi melindungi warga sekolah, terutama peserta didik, mengingat vaksin Covid-19 untuk anak-anak belum tersedia. \"Pastikan 5 siap, yaitu siap daerahnya, siap sekolahnya, siap gurunya, siap orangtuanya, dan siap anaknya. Jika salah satu tidak siap, maka tunda buka sekolah tatap muka karena akan berpotensi menjadikan sekolah sebagai kluster baru. Harus dipastikan juga bahwa kasus Covid-19 di wilayah itu sudah landai,\" tuturnya. Untuk itu, Retno mendorong pemerintah untuk merancang pengujian vaksin untuk usia anak agar herd immunity atau kekebalan kelompok terwujud. Pasalnya, herd immunity sulit terwujud jika hanya pendidik dan tenaga kependidikan yang divaksinasi. \"Vaksin dimasukan ke tubuh untuk membantu sistem imun mempelajari virus dan melawannya tanpa harus sakit,\" ujarnya. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai, persiapan pembelajaran tatap muka (PTM) tidak cukup dengan hanya mengandalkan dana BOS. Pasalnya, penyiapan buka sekolah tatap muka membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, perlu menyiapkan infrastruktur dan protokol kesehatan/SOP adaptasi kebiasaan baru (AKB) di satuan pendidikan \"Jika PTM hanya mengandalkan dana BOS yang direlaksasikan, tidak akan mencukupi. Sebab, dana BOS selama ini dibutuhkan untuk pembiayaan dan standar nasional pendidikan (SNP),\" kata Presidium FSGI Fahmi Hatib dalam keterangannya. Selain itu, kebebasan kepada kepala sekolah dalam penggunaan dana BOS juga harus didukung dengan peraturan yang jelas. Terlebih, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), harus membuat payung hukum agar kepala sekolah tidak ragu dalam belanja alat dan prasarana PTM. \"Tentunya harus ada pengawasan yang ketat dari pihak terkait,\" pungkasnya. Dapat diketahui, Pemerintah menargetkan akhir Juni 2021 sebanyak 5,5 juta guru dan dosen tuntas divaksinasi Covid-19, sehingga pada Juli ditargetkan pembelajaran tatap muka (PTM) kembali dilaksanakan dengan protokol kesehatan (prokes) ketat. (der/fin)