Deklarasi Netralitas TNI-Polri dan ASN Wonosobo, Tidak Netral, Sanksi Menghadang

MAGELANGEKSPRES.COM,WONOSOBO- KPU Wonosobo gelar sosialisasi pentahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Gedung Sasana Adipura (10/8/2020) . Dalam kesempatan itu juga dilaksanakan  Deklarasi Netralitas TNI – Polri dan ASN. “ASN,  dan juga aparat harus menghormati  proses pilkada dengan menjaga netralitas, dan itu sudah menjadi komitmen bersama,” ungkap Wakil Bupati Wonosobo Agus Subagiyo saat membuka acara kemarin. Menurutnya, proses pentahapan pilkada telah dimulai. Maka, untuk itu kepada semua yang terlibat agar menjalankan amanah dengan sebaik mungkin. Semua pihak  harus memiliki tujuan yang sama, menyukseskan pesta demokrasi itu. “Pemerintah daerah tentu saja mengawal dan menfasilitasi, sesuai dengan aturan undang –undang  agar semua berjalan dengan baik,” katanya. Sementara itu, Komandan Kodim Letkol Czi Wiwid Wahyu Hidayat menyampaikan, dalam pelaksanaan Pilkada ini, seluruh anggota kodim 0707 harus netrral dan tidak memihak. Sebab, jika ada yang melanggar maka sanksi sudah menghadang. “Ini komitmen kami,  anggota Kodim sudah saya tekankan agar bertindak netral, tidak boleh memihak salah satu kontestan.  Jika ada yang melanggar sanksi sudah menghadang,” tandasnya Lebih lanjut disampaikan Dandim agar pelaksanaan Pilkada berjalan dengan lancar dan tidak ada permasalahan dikemudian hari. Maka, upayanya adalah menjaga sinergitas semua instansi yang terkait. “Pilkada bukan miliki KPU atau Bawaslu saja, akan tetapi merupakan milik kita semua.  Untuk itu wajib bersama – sama saling mendukung pelaksanaanya. Sebab semua instansi mempunyai peran yang berbeda – beda akan tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu Pilkada berjalan dengan lancar dan sukses.  Siapapun yang dipilih oleh rakyat itu tidak masalah,” ucapnya. Baca Juga KPU Kota Magelang Memonitoring Kinerja PPDP Secara Sampling Dinamikan pelaksanaan pemilu setiap saat akan selalu berubah untuk itu agar permasalahan yang ada tidak berkembang maka sebagai aparat pemerintah agar selalu melakukan pemantauan wilayah secara terus menerus. “Kita tidak boleh menyepelekan sebuah kejadian.  Untuk itu perlu adanya deteksi dini cegah dini dan lapor cepat. Sehingga Pilkada berjalan sesuai harapan,” ujarnya Yang tidak kalah penting adalah kita sebagai aparat pemerintah harus selalu memberikan informasi semua kejadian kepada pihak yang terkait secara terus menerus serta perlua adanya pembekalan pengetahuan dan kemampuan kepada personil yang terlibat.  Dengan adanya pembekalan tersebut maka petugas dilapangan akan bekerja secara maksimal dan meminimalisir kesalahan. Sedangkan Kapolres AKBP Fanky Ani Sugiarto menyampaikan bahwa menghadapi pilkada, harus ditumbuhkan kamtibmas yang kondusif. Karena keamanan itu tidak datang dengan sendirinya akan tetapi harus di ciptakan. Untuk itu, sebagai aparat pemerintah harus ikut berperan serta. “Keamanan itu tidak datang dengan sendirinya, tapi harus diciptakan. Sebab keamanan bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri saja.  Dan benar – benar kita kawal bersama – sama,” pungkasnya. (gus)