DPRD Dukung Walikota Magelang Tak Tetapkan Lockdown

MAGELANGEKSPRES.COM,MAGELANG – DPRD Kota Magelang mendukung kebijakan Pemkot Magelang untuk tidak memberlakukan lockdown (karantina wilayah), meski status kejadian luar biasa (KLB) pandemi virus Corona sudah ditetapkan pekan lalu. Kalangan legislatif memandang bahwa dalam mengambil kebijakan menutup diri tidak mudah, karena harus dilakukan dengan hati-hati. \"Harus hati-hati dalam mengambil kebijakan lockdown. Sebab, RSU kita (RSUD Tidar) menjadi rujukan penanganan virus Corona. Termasuk secara geografis di tengah-tengah kabupaten, sekaligus Kota Magelang jadi akses Purwomanggung,\" kata Ketua DPRD Kota Magelang, Budi Prayitno, Senin (30/3). Meski belum lockdown, pria yang akrab disapa Udi itu meminta agar eksekutif memperketat pemantauan lalu intas pergerakan orang, terutama dari luar kota. Apalagi, sedang marak pergerakan pemudik dari Jakarta yang merupakan zona merah Covid-19 ke daerah-daerah asal, seperti di Jawa Tengah. \"Saya kira perlu aturan yang tepat dan efisien di situasi seperti saat sekarang ini. Kemarin saya pesan ke Dishub agar dikaji terkait lalu lintas yang masuk kota, agar bisa dilewatkan jalur lingkar luar, yakni dari arah Kebonpolo ke kiri dan dari Mertoyudan belok kanan ke jalur lingkar atau ke kiri arah Pakelan,” katanya. Baca Juga Cegah Penyebaran Corona, Sebagian Akses Masuk Kota Magelang Ditutup Terkait karantina kampung, dia memandang perku dilakukan. Masyarakat di tingkatan bawah merasa sadar diri untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Termasuk mewaspadai kemungkinan ada pendatang atau pemudik dari daerah zona merah. \"Masing-masing wilayah di tingkat paling kecil, yakni RT/RW/Kampung bisa maksimalkan untuk karantina mandiri sesuai muatan lokal masing-masing. Namun, yang penting adalah ada partisipasi aktif dari masyarakat agar karantina mandiri tidak menimbulkan masalah sosial baru,” jelasnya. Udi menambahkan, adanya masalah sosial baru akibat dari penyebaran virus korona ini memang harus diantisipasi. Termasuk merumuskan bantuan langsung kepada warga. \"Hanya saja saya kurang sependapat jika bantuan yang dimaksudkan nantinya berasal dari pemotongan gaji aparatur sipil negara (ASN). Jangan dipaksa pemotongan gaji itu,\" imbuhnya. Menurutnya, akan lebih bijaksana jika penyaluran bantuan adalah karena rasa empati masing-masing saja. Termasuk anggota dewan yang sudah pasti punya konstituen untuk dibantu. \"Bantuan bukan paksaan melainkan kesadaran diri untuk berempati,\" tandasnya. Sebelumnya, Walikota Magelang, Sigit Widyonindito memutuskan untuk tidak mengeluarkan kebijakan lockdown. Meski Kota Sejuta Bunga sudah berstatus KLB (kejadian luar biasa) Covid-19, karena sudah ada pasien positif virus korona yang meninggal dunia. \"Pemerintah serius dalam menghadapi pandemi virus korona ini. Saya rapatkan semua lengkap di Pendopo Pengabdian guna membahas banyak hal terkait virus tersebut,” tuturnya saat video conference dengan sejumlah wartawan, Sabtu (28/3). Pihaknya juga belum berencana menutup hotel atau sejenisnya, karena sudah tahu sendiri kalau sejak beberapa hari terakhir digaungkan beraktivitas di rumah saja. Okupansi hotel pun diperkirakan hanya 5-10 persen saja. \"Saya minta masyarakat untuk mematuhi arahan pemerintah, seperti di rumah saja, tidak mudik, rajin mencuci tangan pakai sabun, pakai hand sanitizer, menyemprot cairan desinfektan, jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan lainnya,” tandasnya. (wid)