DPRD Soroti Pemulihan Ekonomi di Temanggung

MAGELANGEKSPRES.COM,TEMANGGUNG - Sejumlah fraksi di DPRD Temanggung berharap pemerintah daerah benar-benar memperhatikan kebutuhan dan pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19 seiring berkurangnya APBD Temanggung. Harapan tersebut disampaikan sejumlah fraksi saat sidang paripurna, Senin (28/9). Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Temanggung Yunianto ini, Bupati M Al Khadziq menyampaikan sejumlah program dalam perubahan APBD. \"Pada APBD Perubahan 2020 mempunyai beban berat karena untuk pemulihan ekonomi dan pembudayaan newnormal, pemberian jaring pengaman sosial dan kerja keras memutus mata rantai penyebaran Covid-19,\" kata juru bicara PAN Berkeadilan, Bejo Tursiyam. Sedangkan juru bicara Fraksi Nusantara Umi Fadilah mengatakan melihat pandemi Covid-19, perlu penataan pengalihan kegiatan perangkat organisasai daerah agar tidak tumpang tindih. Sebab katanya, masih ditemukan program yang tidak berpihak rakyat dengan adanya masyarakat miskin yang tidak dapat dana sosial, sehingga perlu pemanfaatan dan penataan. Tercatat proyeksi pendapatan yang ditetapkan dalam APBD 2020 berkurang karena ditariknya anggaran dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan berkurangnya pendapata asli daerah. \"Diperlukan penyesuaian anggaran sehingga dilakukan perubahan APBD 2020. Kami mengajukan perubahan APBD pada DPRD, \" kata Al Khadziq, ditemui di sela penyampaian rancangan perda APBD Perubahan. Baca Juga 186 Warga Terjaring Operasi Prokes Selomerto Bupati mengatakan pada APBD perubahan, pendapatan daerah diproyeksikan menjadi Rp1,7 triliun, dari anggaran awal Rp1,9 triliun atau turun Rp143 miliar. Dengan perincian pendapatan asli daerah Rp251 miliar, dari anggaran awal Rp266 miliar atau turun Rp14 miliar. Dikatakan perimbangan pada perubahan manjadi Rp1,05 triliun, turun Rp134 miliar. Sedang lain-lain pendapatan yang sah berubah menjadi Rp474 miliar, atau bertambah Rp5 miliar. Kenaikkan adanya penyesuaian dengan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan hibah. Sedangkan belanja daerah, anggaran direncanakan Rp1,8 triliun turun Rp89 miliar dari penerapan Rp1,9 triliun. Belanja tidak langsung menjadi Rp1,2 triliun atau naik Rp26 miliar dari anggaran semula Rp1,2 triliun. Belanja langsung menjadi Rp620 miliar atau turun Rp116 miliar dari anggaran awal Rp737 miliar sehingga terdapat devisit Rp114 miliar. Sementara itu, kata dia, pada pembiayaan daerah, untuk penerimaan pembiayaan daerah Rp124 miliar yang bersumber dari silva tahun sebelumnya Rp123 miliar, dan penerimanaan perhitungan biaya pihak ketiga berupa retensi Rp1,2 miliar. Untuk pengeluaran pembiayaan daerah menjadi Rp10 miliar yang akan digunakan penyertaan modal untuk perusahaan milik daerah dengan tetap memerhatikan kondisi perusahaan daerah Rp5 miliar dan penyesuaian retensi Rp5 miliar. \"Sehingga ada pembiayaa netto Rp114 miliar yang akan digunakan untuk menutup devisit anggaran,\" kata Bupati. (set)