DPRD Temanggung Soroti Kinerja SKPD yang Lemah

MAGELANGEKSPRES.COM,TEMANGGUNG - Sejumlah fraksi di DPRD Temanggung menilai, koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Temanggung masih lemah, sehingga berdampak pada target pencapaian kerja disetiap tahunnya. \"Realisasi Retribusi Penempatan Awal Pedagang pasar-pasar daerah ± hanya 38 persen dari target sebesar Rp4,094 milyar, hal ini disebabkan lemahnya OPD dalam melaksanakan tugasnya,\" kata Slamet SE, kemarin. Oleh karena itu kata Slamet, ke depan pemerintah daerah (Pemda) agar membuat terobosan sehingga target yang telah ditetapkan disetiap tahunnya bisa terealisasi. Dengan terobosan maka kinerja bisa terarah dan terukur. Slamet juga meminta, agar pemda melakukan penataan pasar secara komprehensip terutama penataan Pasar Kliwon Rejo Amertani dan Pasar Temanggung Permai (Plaza) dengan melibatkan lintas OPD. \"Beberapa faktor pendukung dipasar tersebut, seperti angkutan dan pedagang sayur dan pasar pagi, perlu dilakukan koordinasi yang matang. Dengan tujuan kedepan bisa lebih tertata dan teratur,\" pintanya. Penilaian yang sama juga disampaikan oleh Ketua Fraksi PDIP Tutik Winarni. Menurutnya, pemda agar melakukan penataan dan peningkatan fungsi Pasar Temanggung Permai. Kopata/angkudes di pasar tersebut harus diatur sesuai dengan aturan yang berlaku oleh SKPD terkait. Menurutnya, permasalahan ini tidak hanya terjadi di kedua pasar saja, namun permasalahan yang sama juga terjadi terjadi disejumlah pasar tradisional lainnya, seperti pasar Ngadirejo. Baca juga Tempat Wisata Tetap Buka Meski Kasus Covid-19 Meningkat \"Perlu inisiatif yang sungguh-sungguh dari kepala daerah dan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk bisa menertibkan dan menatanya, dibutuhkan perencanaan yang matang dan komprehensif untuk keberhasilannya,\" katanya. Permasalahan ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan menelan biaya yang tidak sedikit, tapi penertiban dan penataan tidak pernah ada hasilnya. Upaya terakhir menyiapkan bekas pasar kayu untuk menempatkan pedagang kaki lima yang tidak punya los/kios belum juga dilaksanakan. \"Kami Fraksi PDI Perjuangan berharap agar segera dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan memasukkan pedagang yang mempunyai los/kios ke dalam pasar,\" usulnya. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga menyampaikan hal senada, tidak tercapainya pendapatan dari retribusi penempatan awal pedagang menunjukkan adanya masalah terkait penataan dan pengelolaan pasar-pasar daerah. \"Oleh karena itu FPKB mendorong Bupati melakukan langkah-langkah kongkrit dan strategis terkait persoalan tersebut,\" tegas Said Daud. Sedangkan anggota Fraksi PPP A Syarif Yahya menambahkan, Penataan Pasar Kliwon dan Pasar Temanggung Permai memang harus segera dilakukan. Karena keduanya merupakan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung yang perlu ditata dan dikembangkan sebagai sentra perdagangan yang terintegritas. \"Penataan keduanya sangat dibutuhkan dalam rangka mendongkrak kegiatan ekonomi masyarakat Temanggung. Kami berharap agar kedepan perlu dilakukan pembenahan secara komprehensif dengan melibatkan lintas OPD,\"pesannya. Broto Hadi Sukoco anggota fraksi PAN Berkeadilan berharap, Pemda melakukan program peningkatan kompetensi dan komitmen pengelolaan pajak retribusi daerah pada masing-masing OPD. Oleh karena itu pemda harus mengupayakan sistem pengelolaan pendapatan dan retribusi berbasis digital dalam merealisasikan pengelolaan PAD yang baik dengan prinsip transparansi.(set)