DPRD Tunggu Action Pemkab

TEMANGGUNG – Pemerintah Kabupaten Temanggung didesak agar segera melaksanakan program dan kegiatan, pasca disetujuinya Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2019 oleh DPRD beberpa waktu lalu. Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Temanggung E Intan Kurniasari mengatakan, APBD Perubahan sudah disetujui, sedangkan waktu pelaksanaan untuk melaksanakan program dan kegiatan hanya tersisa kurang lebih empat bulan ke depan. Oleh karena itu organisasi perangkat daerah (OPD) harus segera melaksanakan program dan kegiatan yang telah disetujui. “Waktu yang tersisa untuk pelaksanaan anggaran daerah tahun 2019 ini efektif hanya 4 bulan, pada APBD Perubahan tidak ada kegiatan yang bersifat fisik. Perangkat daerah hanya melaksanakan program dan kegiatan APBD sebagaimana yang telah ditetapkan di APBD awal,” katanya. Untuk pelaksanaan kegiatan fisik diharap memperhatikan peningkatan pengawasan, baik oleh konsultan pengawas maupun secara fungsional oleh perangkat daerah yang bersangkutan. “Pengawasan juga harus lebih dioptimalkan, pelaksanaan kegiatan fisik harus selesai tepat waktu sebelum tahun anggaran 2019 berakhir,” pesannya. Tidak hanya itu, lanjut Intan, monitoring dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan harus dilakukan secara berjenjang agar target tepat waktu, fisik dan kualitas dapat tercapai tanpa meninggalkan permasalahan di kemudian hari. Tidak hanya itu, capaian pendapatan daerah khususnya PAD perlu dioptimalkan dalam waktu 4 bulan efektif ini, menggingat pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan bagi pelakasanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBD Penetapan maupun APBD Perubahan. Senada disampaikan oleh anggota Fraksi Partai Golkar Sejahtera (FPGS) Dwi Lindawati. Menurutnya, pada APBD 2019 ini masih tersisa waktu efektif tinggal 4 bulan, maka FPGS berharap kepada OPD pengelola pendapatan untuk melakukan intensifikasi pemungutan dan pengelolaan pendapatan. “Dengan sisa waktu yang ada OPD harus optimal memanfaatkannya,” pintanya. Selain itu lanjut Linda, untuk anggaran belanja terutama yang bersentuhan langsung kepada masyarakat untuk segera dilaksanakan sehingga alasan untuk tidak cukup waktu tidak terjadi lagi. “Yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus segera dilakukan, jangan ditunda-tunda lagi,” katanya. Linda juga meminta pemerintah daerah (pemda) agar meningkatkan koordinasi dengan pemprov dengan harapan bantuan keuangan dari provinsi tidak ketinggalan dengan daerah sekitar dan dapat meringankan beban APBD Kabupaten Temanggung. “Koordinasi ke atas harus semakin ditingkatkan,” pintanya lagi Bahkan pihaknya meminta, agar pemerintah bertindak tegas terhadap rekanan yang hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan spek yang telah ditentukan agar diberi sanksi atau diblacklist. “Sanksi tegas harus diberikan, sebagai efek jera kepada rekanan yang tidak mengindahkan peraturan,” tandasnya. (set)