Fraksi Minta APBD Perubahan untuk Atasi Covid

MAGELANGEKSPRES.COM,WONOSOBO- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Wonosobo menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda perubahan APBD 2020. Mayoritas fraksi mempertanyakan proyeksi penurunan pendapatan daerah serta penangan covid 19 di Wonosobo. Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Anto mengemukakan, pembahasan Perubahan Raperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan kesempatan emas kedua, setelah yang pertama raperda sebelum perubahan APBD. Pembahasan ini memberi kesempatan untuk meletakkan dasar dan rancangan pembangunan selama satu tahun kedepan. Dalam konteks pengabdian dan rasa tanggung jawab pada konstituen, pembahasan ini tentu berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan peningkatan harkat dan martabat “Subtansi kebijakan penganggaran yang sudah ditetapkan dan kita lakukan bersama bisa kita jadikan pembelajaran sehingga distribusi angaran yang kita tetapkan bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara makro,” katanya. Menurutnya, kebijakan Umum Perubahan APBD adalah memuat kebijakan anggaran pendapatan belanja serta pembiayaan yang mendasari selama perode satu tahun. Kebijakan Umum Perubahan APBD Mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020. Baca Juga Mahasiswi Tersapu Ombak Saat Swafoto di Pantai Perubahan RKPD Kabupaten Wonsoobo Tahun 2020 disusun dengan memperhatikan capaian pembangunan tahun 2019. Hasil evaluasi target pada Triwulan II tahun 2020, penyesuaian program dan kegiatan perangkat daerah, serta dinamika lingkungan yang terjadi yaitu bencana non alam Coronavirus Disease 2019(Covid-19) Arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2020 berorientasi pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pada RKPD tahun 2020, RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021 serta RPJPD Kabupaten Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 . “Namun demikian kami fraksi Partai Golkar belum melihat adanya keseriusan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mencegah dan memberantas penularan covid 19 serta meningkatkan pertumbuan ekonomi dan daya beli masyarakat di Kabupaten Wonosobo,” katanya. Sementara itu, juru bicara Fraksi Gerindra, Wahyu Parbi mengemukakan, pengalokasian anggaran yang cukup ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk pengendalian pandemi covid-19, Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) dan Pemulihan Ekonomi (Recovery). Namun keseriusan pemerintah daerah di dalam menanggulangi pandemi covid – 19 tersebut masih perlu mendapatkan perhatian. Di Kabupaten Wonosobo sudah ada 228 masyarakat yang dirawat karena positif terinveksi covid – 19, sembuh 161 orang dan meninggal 5 orang . Sedangkan untuk permasalahan Jaring Pengaman Sosial, Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi langkah - langkah Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang telah menyalurkan Program Bantuan Pangan Non Tunai Dari Kabupaten atau  JPS kepada masyarakat miskin di Kabupaten Wonosobo. “Tetapi kami,  Fraksi Partai Gerindra juga menyayangkan adanya perbedaan data tentang penyaluran JPS tersebut dengan sasaran 18.920 KPM.  Sebab menurut data BPS Tahun 2019 adalah sejumlah 131.300,” ujarnya. (gus)