Ganjar Nilai Manajemen BKK Pringsurat Paling Bobrok 

MAGELANGEKSPRES.COM, TEMANGGUNG – Manajemen Badan Kredit Kecamatan (BKK) Pringsurat dinilai paling bobrok dan sangat parah, sehingga terjadi penyimpangan anggaran hingga ratusan miliar rupiah. Hal ini dinilai oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo adalah sangat memalukan. Penilaian tersebut disampaikannya saat digelar pertemuan dengan nasabah BKK Pringsurat Temanggung di Gedung Graha Bumi Phala komplek kantor bupati setempat, Kamis (31/1). “Saya sangat malu dengan kasus yang membelit BKK Pringsurat Temanggung, kondisinya sangat parah dan bobrok,” ungkap Ganjar Pranowo. Namun demikian, orang nomor satu di Jawa Tengah ini berjanji akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan, sehingga tidak ada nasabah yang dirugikan dengan kasus ini. Hanya saja nasabah diminta untuk bersabar karena prosesnya akan memakan waktu yang cukup lama. Bahkan Ganjar menjamin, dana nasabah di bank yang sedang bermasalah tersebut tetap aman dan dapat segera dicairkan. “Nasabah tetap tenang dan tidak perlu khawatir. Saya jamin 100 persen dana nasabah tidak akan hilang, semua akan dikembalikan utuh. Mulai Senin (4/2) nanti, dana nasabah sudah bisa dicairkan secara bertahap. Tapi saya minta sabar dan menunggu giliran sesuai dengan tahapan yang ada,” kata Ganjar. Sebelumnya, BKK Pringsurat Temanggung mengalami permasalahan cukup serius. Diduga ada penyelewengan dalam pengelolaan dana dari masyarakat sehingga membuat bank mengalami kesulitan keuangan. Buntutnya, kesemerawutan itu membuat bank tidak bisa membayar uang simpanan nasabah. Kasus tersebut juga menjadi permasalahan hukum. Kejaksaan Negeri (Kejari) Temanggung bahkan menahan dua Direktur BPR BKK Pringsurat yakni Suharno dan Riyanto atas sangkaan kasus korupsi. Atas kejadian itu, negara mengalami kerugian Rp103 miliar. Atas kejadian itu, para nasabah BKK Pringsurat juga resah terkait uang yang mereka simpan di bank tersebut. Sebab, mereka tidak dapat mencairkan dana itu karena bank sudah tidak memiliki uang. “Setelah saya cek, ternyata semuanya semerawut, ini praktik buruk perbankan dan sudah awur-awuran. Maka saya minta kepada Kejari Temanggung untuk terus mengusut tuntas kasus hukumnya dan menyikat habis pihak-pihak yang terlibat. Ini bikin masyarakat malu dan marah betul ,” tegasnya. Meski begitu, sebagai pemegang saham, Pemprov Jateng dan Pemkab Temanggung tidak bisa tinggal diam. Dengan berbagai cara, akhirnya telah ditemukan solusi untuk mengatasi masalah itu, dan Ganjar menjamin uang nasabah tidak akan hilang. “Sudah kami temukan solusi, nasabah tidak perlu khawatir. Namun saya minta semua sabar, ikuti jadwal yang sudah disiapkan. Intinya manut saya saja, tenang saja semua saya jamin aman,” terangnya. Untuk mengembalikan seluruh dana nasabah itu, Ganjar meminta waktu sekitar satu tahun. Nantinya, pengembalian akan dijadwalkan dengan skala prioritas, mana-mana yang mendesak dikembalikan akan dipercepat dan mana yang bisa diselesaikan dengan mekanisme lain. “Ada skema yang sudah disiapkan, kami sudah meminta bantuan Bank Jateng untuk membantu pengembalian dana nasabah ini, sekitar Rp113 miliar. Insya Allah semuanya selesai tahun ini, namun ada beberapa nasabah spesifik yang harus diselesaikan dengan mekanisme lain,” ucapnya. Selain menyelesaikan persoalan BKK Pringsurat, Ganjar juga mengatakan kasus tersebut menjadi pembelajaran untuk menata BKK di seluruh Jawa Tengah. Nantinya, Ganjar akan melakukan evaluasi dan menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan penataan. “Kejadian ini juga harus menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kalau ada pihak-pihak yang menawari tabungan, deposito, investasi dengan bunga menggiurkan, jangan mudah percaya. Jangan-jangan ini penipuan. Ayo mulai sekarang kita semua hati-hati,” pungkasnya. Salah satu nasabah BPR BKK Pringsurat, Sri Hartatik (37), mengaku senang dengan kepastian dari Gubernur Jawa Tengah itu. Sebab selama dua tahun terakhir, ia bersama nasabah lain selalu resah dan khawatir uang yang disimpan tidak kembali lagi. “Alhamdulillah, sudah tenang rasanya sekarang. Sudah lama sekali menanti kepastian ini, selama ini hanya resah dan takut uangnya hilang. Sekarang sudah ada jaminan dari  Gubernur, kami sebagai nasabah sudah tenang dan tidak was-was lagi,” kata dia. Hartatik mengatakan sudah menabung di bank tersebut sejak 2001 silam. Awalnya berupa tabungan biasa, namun lama-lama diminta untuk dijadikan deposito. “Saya tertarik karena bunganya lumayan, 12 persen setahun. Namun pada April 2017 saya mau mencairkan katanya tidak bisa karena tidak ada uang. Sampai sekarang uang saya tidak bisa dicairkan,” imbuhnya. Ia mengaku memiliki tabungan dan deposito ratusan juta, sudah sekitar tiga tahun deposito tersebut tidak bisa dicairkan. “Semoga saja dengan adanya solusi dari Gubernur ini uang saya bisa segera cair,” harapnya.(set)