GTT, PTT dan GTY  Tuntut  Tunjangan Kesejahteraan, Datangi Gedung DPRD Wonosobo, Mengadu pada Wakil Rakyat

MAGELANGEKSPRES.COM,WONOSOBO- Di masa transisi politik, puluhan perwakilan Guru Tidak Tetap (GTT), Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tetap Yayasan (GTY) datangi gedung wakil rakyat. Mereka meminta tunjangan kesejahteraan dari pemerintah. Ketua Forkom GTT, PTT dan GTY Wonosobo, Slamet Riyadi mengataka,n ada 1.058 orang guru dari lingkup PAUD, SD, dan SMP di Wonosobo yang kini bekerja sebagai pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus non Aparat Sipil Negara (ASN). \"Selama ini GTT, PTT dan GTY telah memberikan kontribusi yang tidak kecil bagi kelangsungan proses belajar mengajar di sekolah guna mencapai tujuan pendidikan nasional. Yakni mencerdaskan kehidupan bangsa,\" ungkapnya. Persoalan yang terjadi pada saat ini, sambung dia, GTT, PTT dan GTY di Wonosobo belum bisa mendapatkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan UU No 24 tahun 2011 dan PP No 49 tahun 2020. \"Hal tersebut tentu saja diperlukan guna mendapatkan kesejahteraan yang layak. Honor yang di peroleh GTT, PTT dan GTY, bisa dikatakan jauh dari kata cukup. Sehingga tidak bisa untuk membayar jaminan ketenagakerjaan secara mandiri,\" keluhnya. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi D Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat DPRD Wonosobo Ahmad Faizun mengatakan komisi yang dipimpinnya sangat mendukung GTT, PTT dan GTY mendapat tunjangan kesejahteraan dari pemerintah. Baca Juga Bumdes Jogoboyo Launching Bogowonto Kayak \"Keberadaan GTT, PTT dan GTY sangat strategis dalam ikut meningkatkan sumber daya manusia di daerah. Mereka juga sudah cukup lama mengabdi dan belum mendapatkan honor yang layak sesuai harapan,\" katanya. Sekretaris Komisi D, Mugi Sugeng menambahkan, pada prinsipnya eksekutif dan legislatif, sepakat terhadap apa yang disampaikan GTT, PTT dan GTY. Karena mereka memang telah memberi kontribusi yang positif terhadap kemajuan dunia pendidikan di Wonosobo. \"Mohon teman-teman bersabar. Anggaran insya Allah akan disiapkan. Mudah-mudahan tahun 2021 nanti sudah bisa direalisasikan. Anggaran tahun 2020 ini memang banyak tersedot untuk penanganan pandemi global Covid-19,\" tegas anggota DPRD dari Fraksi Demokrat itu. Selaku anggota DPRD, Agus Akhmad Muhammad mengaku prihatin dengan kondisi yang dihadapi guru dan pegawai non ASN tersebut. Apalagi mereka telah mengabdi selama puluhan tahun tapi belum mendapatkan penghasilan yang memadai. \"Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Wonosobo harus mengalokasikan anggaran khusus untuk tunjangan kesejahteraan para guru dan pegawai swasta itu. Teman-teman DPRD pun siap mengawal biar bisa terealisir,\" ucap wakil rakyat dari Partai Hanura tersebut. Dalam kesempatan tersebut, turut menemui Forkom GTT, PTT dan GTY, Wakil Ketua Komisi D Aziz Nuri Haryono, Sekretaris Komisi D Mugi Sugeng dan anggota Habibillah, Bayu Aji Nugroho, Muhammad Farid dan Agus Achmad Muhammad. (gus)