HALAL HARAM VAKSIN TAK PERLU DISOAL

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Keresahan sosial yang meluas dan berujung kepada stres serta kepanikan yang tinggi jelas tidak membantu penyembuhan bagi pasien terpapar Covid-19. Pemerintah lagi-lagi didorong untuk segera mengimplementasikan vaksin, tanpa harus menunggu tahun 2021. ”Namun tidak bisa dipungkiri kalau kita tidak pesan vaksin terlebih dulu bisa-bisa kita tidak kebagian vaksin yang diproduksi. Karena banyak juga negara yang pesan vaksin yang sama,” terang Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono, kepada Fajar Indonesia Network (FIN) Senin (31/8). Ditambahkannya, pemerintah memesan terlebih dahulu vaksin tersebut agar ketersediaan vaksin cukup di Indonesia, sehingga penanggulangan cepat dan ekonomi bangkit.”Walau vaksin Corona baru akan muncul pada tahun 2021. Ini bisa jadi jaminan akan terjadinya pemulihan ekonomi. Dan diharapkan bahwa vaksin itu benar-benar mampu menetralisir wabah ini,” timpalnya. Ia meminta, wabah yang terus melucuti sendi ekonomi, tidak perlu mengharuskan para menteri berbicara banyak. Baik soal kebaradaaan vaksin, resesi ekonomi. ”Maksimalkan kerja saja. Sekarang ini, dari yang sakit sampai yang sehat sudah menanti vaksin itu. Lebih Cepat lebih baik. Dan kami tidak terlalu mempersoalkan apakah vaksin ini haram atau halal, segerakalnya,” timpal Arief. Sementara itu, Ekonom senior Chatib Basri menyebutkan bahwa ketersediaan vaksin akan mempengaruhi cepatnya pemulihan ekonomi Indonesia yang melambat akibat dampak pandemi Covid-19. Ini seiring kewajiban penerapan protokol kesehatan yang membuat aktivitas perekonomian masyarakat yang tidak bisa beroperasi sepenuhnya. ”Sebelum vaksin selesai, protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Artinya ekonomi harus beroperasi di bawah 100 persen. Dengan kondisi ini maka pemulihan akan berbentuk U bukan V,” paparnya. Tak hanya itu, Chatib mengatakan ketika vaksin telah tersedia juga masih membutuhkan waktu untuk mendistribusikan kepada masyarakat sehingga pemulihan ekonomi belum bisa terjadi secara cepat. ”Coba buat hitungan sederhana misalnya vaksin tersedia Januari 2021 maka berapa orang yang harus mendapat vaksin lebih dahulu,” ujarnya. Ia mencontohkan, vaksin tersedia pada Januari 2021 dan harus didistribusikan kepada orang-orang yang prioritas seperti orang tua berjumlah 25 juta orang dalam setahun. Itu artinya terdapat 68 ribu orang tua yang harus diberikan vaksin dalam satu hari selama setahun dengan 365 hari, sementara vaksin harus diberikan dua kali kepada satu orang. ”Kalau ada 25 juta orang dan setahun 365 hari maka setiap hari harus ada 68 ribu orang di vaksin selama setahun. Mampu kah kita memberi vaksin 68 ribu orang per hari? Saya tidak tahu,” katanya. Oleh sebab itu, Chatib menuturkan pemerintah dapat memberikan ekspansi terhadap insentif yang telah ada sembari menunggu ketersediaan dan pendistribusian vaksin agar ekonomi tidak semakin tertekan. ”Tak ada insentif untuk ekspansi dan meningkatkan investasi. Ekonomi akan stuck atau pemulihan lambat,” tegasnya. Terlebih lagi, Chatib memperkirakan perekonomian nasional pada kuartal III tahun ini masih akan tertekan seiring aktivitas masyarakat yang cenderung kembali melambat pada Juni hingga Agustus. ”Jika ekonomi hanya beroperasi 50 persen maka untuk banyak sektor break even point tak tercapai,” ujarnya. Terpisah, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid meminta vaksin yang sedang diusahakan pemerintah untuk mengatasi Covid-19 tetap harus memperhatikan aspek kehalalannya. Wakil ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) dalam rilisnya yang diterima menyebut bentuk dukungan terhadap pernyataan Wakil Presiden RI yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Makruf Amin agar vaksin tetap memperhatikan aspek kehalalan. ”Saya mendukung komitmen Wapres KH Ma’ruf Amin yang menegaskan bahwa harus ada sertifikat halal vaksin Covid-19 dari Sinovac asal Tiongkok sebelum diedarkan. Harusnya, hal ini menjadi sikap dan komitmen sejak awal, bukan di akhir proses,” katanya. Hal itu, menurut dia, sangat penting karena sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, terutama UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Hidayat menilai kewajiban sertifikat halal merupakan upaya untuk memenuhi hak konsumen di Indonesia yang berpenduduk mayoritas beragama Islam. Hal itu perlu dilakukan agar tidak terjadi penolakan dari konsumen yang mayoritasnya Muslim. HNW juga meminta agar pengujian dan pengedaran vaksin Covid-19 di Indonesia tidak hanya dimonopoli oleh vaksin yang berasal dari satu pihak atau satu negara tertentu, seperti Tiongkok saja. ”Selain harus dipastikan kemanjuran dari vaksin tersebut, jangan sampai Indonesia menggadaikan kedaulatan kesehatan warga kepada satu pihak, dalam hal ini Tiongkok, padahal itu juga belum terbukti kemanjuran dari vaksin yang diproduksinya. Ujicobanya di Bandung juga belum menampakkan hasil apapun” ucapnya. HNW berpendapat semestinya pemerintah Indonesia tidak menggantungkan pemesanan vaksin Covid-19 hanya dari satu negara tersebut. Seharusnya, pemerintah selain memaksimalkan keberpihakan kebijakan dan anggaran, perlu pula secara mandiri bisa menemukan vaksin Covid-19. ”Vaksin Covid-19 ciptaan pakar-pakar Indonesia sendiri, juga memaksimalkan kerja sama dengan beberapa negara yang telah mengumumkan temuan mereka dan kesiapan mereka bekerjasama dengan Indonesia untuk atasi pandemi Covid-19,” kata HNW. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini mencatat sudah ada beberapa negara selain Tiongkok yang menawarkan vaksin temuannya. Menurut dia ada banyak negara yang mengajukan tawaran vaksin ke Indonesia, seperti dari Rusia dan Australia. Ada juga negara yang sudah mengumumkan proses penemuan vaksin Covid-19 seperti Inggris, Korea Selatan dan Amerika Serikat. ”Ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah juga patut memperhatikan Ikatan Dokter Indonesia yang mengingatkan agar tidak terburu-buru dengan hanya membeli vaksin Covid-19 dari Cina yang ujicobanya di Indonesia masih fifty-fifty,” kata dia lagi. Menanggapi berbagai persoalan yang mencuat soal haram-halal vaksin, Wakil Presiden Ma’rut Amin berpesan supaya persoalan pandemi jangan sampai diperkeruh dengan polemik terkait kehalalan vaksin, yang saat ini masih dalam proses uji klinis. Ini disampaikan Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi. ”Hal itu bisa menimbulkan gejolak di masyarakat yang concern pada status halal vaksin. Pesan Wapres, jangan sampai problem pandemi ini diperkeruh oleh polemik kehalalan vaksin,” kata Masduki. Nah untuk memastikan agar vaksin Covid-19 dapat dengan aman diberikan kepada masyarakat, lanjut Masduki, Wapres meminta berbagai lembaga sertifikasi halal untuk proaktif dalam melakukan sertifikasi kehalalannya. ”Wapres menekankan proses pemeriksaan pemenuhan standar halal vaksin harus berjalan seiring dengan tahapan uji klinis dan produksi, sehingga tidak mengganggu jadwal vaksinasi,” imbuhnya. Sebelumnya, pada rapat bersama PT Bio Farma di Jakarta, Kamis (27/8), Ma’ruf Amin meminta proses sertifikasi halal terhadap vaksin Covid-19 harus berjalan cepat. ”Untuk halal itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Kalau memang produk itu sangat dibutuhkan, maka ada jalan keluarnya untuk memperoleh sertifikat halal itu. Kuncinya vaksin dan vaksin itu harus di-backup oleh sertifikat halal,” kata Ma\\\'ruf Amin. Ma\\\'ruf meminta kepada lembaga-lembaga pemberi sertifikasi halal untuk berkoordinasi dan bergerak cepat bersamaan dengan proses produksi dan uji klinis terhadap vaksin Covid-19. Lembaga-lembaga yang dimaksud tersebut antara lain Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Komestika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Komisi Fatwa MUI. PT Bio Farma bekerja sama dengan perusahaan farmasi asal Cina, Sinovac, untuk memproduksi vaksin Covid-19, yang saat ini sedang dilakukan uji klinis tahap ketiga. Setelah uji klinis tahap ketiga lolos, maka vaksin Covid-19 akan siap diproduksi massal dengan melalui izin edar dan sertifikasi halal. (fin/ful)