Insentif Tenaga Medis Belum Cair

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Data tenaga medis daerah penanganan Covid-19 ternyata belum lengkap. Padahal data tersebut begitu penting guna pencairan insentif. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan mengakui hal itu. Kondisi ini makin diperparah setelah 140 tim medis di sejumlah daerah terpapar wabah mematikan itu. ”Memang belum ada pencairan sedikit pun karena sampai saat ini pemerintah masih menunggu data yang masuk dari daerah,” ungkap Direktur Dana Transfer Khusus DJPK Kementerian Keuangan Putut Satyaka dalam webinar di Jakarta, Jumat (29/5). DJPK sangang membutuhkan data tersebut agar proses pencairan insentif segera diterima oleh tenaga medis yang bertugas, termasuk waktu mereka bertugas. ”Ini yang sangat kami butuhkan, agar pencairannya juga tepat waktu,” terangnya. Putut menambahkan tenaga medis yang mendapatkan insentif itu adalah mereka yang terlibat langsung atau sebagai pendukung penanganan Covid-19, disesuaikan dengan golongan, keahlian dan zonasi. Kementerian Keuangan, lanjut dia, akan menambah alokasi bantuan operasional kesehatan (BOK) sebesar Rp3,77 triliun sehingga total menjadi Rp13,40 triliun yang dianggarkan khusus untuk insentif tenaga medis dalam menangani pandemi virus corona. Meski belum mengantongi data tenaga medis yang terlibat dalam penanganan Covid-19, Putut menambahkan sudah ada beberapa data masuk di Kementerian Kesehatan dan sedang dilakukan verifikasi. ”Sehingga jika verifikasi sudah selesai, tentunya akan segera bisa kami salurkan kepada pemda,” katanya. Anggaran untuk kesehatan BOK menjadi salah satu pos dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang tidak dipangkas pemerintah dari seluruh alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Sebelumnya, Kementerian Keuangan memangkas total Rp94,2 triliun dana dalam TKDD yang digunakan untuk penanganan Covid-19, dari awalnya Rp856,94 triliun pada APBN 2020 menjadi Rp762,72 triliun sesuai Perpres 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur APBN 2020. Ya, kerentanan tenaga medis terpapar virus mematikan itu menjadi hal paling mengkhawatirkan. Kasus terakhir terjadi di Jawa Timur. Tak tanggung-tanggung, 135 medis terpapar Covid-19. Sejumlah lebaga pun langsung turun tangan. Baik TNI termasuk Badan Intelijen Negara (BIN). Panglima TNI Jenderal Marsekal Hadi Tjahjanto sampai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) II Marsekal Muda Imran Baidirus untuk membantu menangani Covid-19 di wilayah tersebut. ”Saya ditunjuk khusus oleh Panglima TNI, untuk mengoordinasikan bagaimana membantu Pemerintah Daerah supaya lebih fokus menangani pandemik Covid-19 yang sekarang episentrumnya di Surabaya,” ujar Marsekal Muda Imran. Pangkogabwilhan II mengadakan kunjungannya ke Surabaya juga sesuai arahan Presiden kepada TNI untuk terlibat dalam menangani pandemik Covid-19, terutama ikut mengintervensi dalam percepatan penanganannya. Jenderal TNI AU bintang dua itu dijadwalkan selama dua hari (Kamis-Jumat, 28-29 Mei 2020) berada di Surabaya untuk berkoordinasi sekaligus meninjau langsung penanganan Covid-19. Sementaar BIN menyalurkan ribuan alat kesehatan untuk membantu Pemerintah Kota Surabaya guna mempercepat penanganan penyebaran virus Covid-19 hingga membuat Wali Kota Tri Rismamaharini menangis. Sekretaris Utama (Sestama) BIN, Komjen Pol Bambang Sunarwibowo dalam rilisnya yang diterima mengatakan sebagaimana arahan dari Kepala BIN, Jenderal (Purn) Budi Gunawan, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu Pemkot Surabaya untuk memutus rantai penularan Covid-19. ”Kami berharap bantuan ini dapat mengurangi beban Pemkot Surabaya dan dapat mempercepat penanganan Covid-19 di wilayah Jawa Timur, khususnya Surabaya sebagai episentrum penyebaran virus corona di Jawa Timur,” kata Komjen Pol Bambang Sunarwibowo. Ketika Risma memberikan sambutan kepada awak media dalam rangkaian penerimaan bantuan Alkes dari BIN tersebut dia tiba-tiba meneteskan air. Tetesan air mata itu menurut Risma adalah ungkapan rasa terima kasih dan bahagianya dapat bantuan Alkes yang cukup banyak dari BIN. ”Saya terima kasih banyak. Alhamdulillah, ini sangat penting untuk kami. Terima kasih pak Kepala BIN Drs Budi Gunawan, terima kasih pak Sesma (Komjen Pol Bambang Sunarwibowo), terus terang bantuan ini sangat penting,” ucap Risma. Risma menyampaikan alat-alat kesehatan yang dimiliki Pemkot Surabaya untuk melakukan pelacakan masih sangat minim dan belum canggih, bahkan rapid test yang dimiliki Pemkot Surabaya, hasilnya dalam satu hari hanya sedikit. ”Permasalahan kenapa ini panjang karena hasil rapid saja bisa satu hari cuma 70. Padahal yang di tes banyak,” kata dia. Risma sempat menangis mengingat perjuangan tim Covid-19 Surabaya, terutama tim medis. Bantuan dari BIN itu diyakini Risma adalah buah kesabaran dari Pemkot Surabaya untuk mengatasi kasus Covid-19 yang terus menanjak sejak beberapa pekan terakhir. ”Kami tidak menyangka, karena di saat yang sulit seperti ini, kami dimudahkan Tuhan dengan bantuan melalui BIN,” ujarnya. Bantuan yang diberikan oleh BIN untuk Pemkot Surabaya yaitu 2 unit real time PCR, 5.000 unit test reagent PCR, 5.000 unit test VTM, 1 unit Laminer Airflow Cabinet, 1 unit PCR Box, 2 unit Vortex, 3 unit mini centrifuge My SPIN 12 mini centrifuge, 2 unit refrigerator, 1 unit freezer (-20 C), 3 unit micropipetle set. Kemudian, 2 unit bio safety cabinet, 2 unit mesin ekstraksi otomatis, 1 unit refrigerated centrifuge, 1 unit autoclave, 1 unit thermal mixer, 1 unit thermal block, 1 oven, 1 freezer (-80 c), alat pelindung diri (APD) lengkap berisi masker N95 sebanyak 8.000 buah. Pemkot Surabaya juga mendapatkan 8.000 pakaian isolasi, 8.000 pelindung mata, 8.000 sarung tangan karet, 8.000 pelindung medis untuk sepatu serta 15.000 alat rapid test. Bantuan ini rencananya akan didistribusikan oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ke 20 Rumah Sakit rujukan dan 30 non rujukan di Surabaya yang menangani Pasien Covid-19. Terpisah, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan hingga Jumat pukul 12.00 WIB jumlah konfirmasi positif Covid-19 bertambah 678 orang menjadi 25.216 orang. ”Kasus tidak merata di 34 provinsi. Lima yang terbanyak adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Papua, dan Sulawesi Selatan,\" kata Yurianto dalam jumpa pers di Graha BNPB yang dipantau melalui akun Youtube BNPB Indonesia di Jakarta, Selasa. Yurianto mengatakan cukup banyak provinsi yang tidak ditemukan kasus positif, yaitu Aceh, Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. DKI Jakarta mengalami penambahan 125 kasus yang berasal dari pekerja migran yang kembali ke Tanah Air. Penambahan kasus tersebut bukan gambaran kasus secara kewilayahan di DKI Jakarta. ”Secara wilayah, DKI Jakarta cukup stabil,” tuturnya. Provinsi dengan penambahan kasus terbanyak kedua adalah Jawa Timur dengan 101 kasus, disusul Kalimantan Selatan dengan 74 kasus, Papua 56 kasus, dan Sulawesi Selatan 41 kasus. Yurianto mengatakan penambahan 678 kasus positif pada Jumat bukan gambaran keseluruhan wilayah Indonesia. Ada beberapa provinsi yang mulai melandai dan mengalami penurunan lebih dari 50 persen selama dua pekan sejak puncak kasus. ”Pemerintah akan terus melakukan kajian. Ada beberapa daerah yang dalam waktu dekat sudah mulai bisa melakukan kegiatan produktif, ada juga beberapa daerah yang mungkin baru bisa kemudian,” katanya. Sementara itu, data menunjukkan jumlah yang sembuh dari Covid-19 bertambah 252 menjadi 6.492 orang, dengan orang dalam pemantauan yang masih dipantau 49.212 orang dan pasien dalam pengawasan yang masih diawasi 12.499 orang. Pemerintah telah melakukan pemeriksaan spesimen dengan menggunakan metode tes cepat maupun PCR 300.545 spesimen terhadap 205.165 orang dengan konfirmasi positif 25.216 orang dan negatif 179.949 orang. (fin/ful)