JAKARTA, MAGELANGEKSPRES.COM- Menteri BUMN, Erick Thohir menyatakan Kementerian BUMN akan melakukan intervensi market dalam mengendalikan lonjakan harga minyak goreng.
Menurutnya, pemerintah akan mengintervensi harga minyak goreng di pasar dengan terlebih dulu mengintervensi sistem penjualan dan pembelian kelapa sawit, yang dianggap ada ketidakseimbangan harga di pasar hingga perlu ada langkah tegas dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut. \"Pemerintah harus mengintervensi karena pasti ada ketidakseimbangan, ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan,\" ujar Erick dalam seminar di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung dengan tema \"Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2024\" pada Minggu (30/1).
Kata Erick Thohir, pemerintah akan menyiapkan stok minyak goreng dengan jumlah banyak. Disebutkan, meski kepemilikan industri kelapa sawit di Indonesia mayoritas dikuasai oleh swasta dan petani, namun kesejahteraan petani dan kebutuhan masyarakat harus terpenuhi. \"Karena market itu berubah, kami makanya ditugaskan 750 ribu liter per bulan, padahal yang namanya BUMN cuman punya 4 persen dari seluruh industri kelapa sawit, 56 persen swasta, 40 persen petani, hasil petani di jual ke swasta ataupun BUMN, tapi kita pasti karena 4 persen ya dapatnya 4 persen,\" jelas Erick. Dalam merealisasi hal tersebut, Erick juga memastikan tidak ada ekspor kelapa sawit ke luar negeri, karena pemerintah ke depan menginginkan kelangkaan minyak goreng di pasar tidak lagi terulang. \"Kita intervensi, Menteri Perdagangan melarang ekspor selama kebutuhan 9 juta, minyak goreng 6 juta dan curah 3 juta, itulah fungsi pemerintah, itulah fungsi BUMN untuk juga berani membanjiri pasar,\" terang Erick. Selain itu, Erick menyebut bahwa bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi tiga disrupsi secara bersamaan, dan disrupsi terberat dalam sejarah kehidupan manusia adalah disrupsi digital. \"Disrupsi digital yang tadi saya sampaikan, disrupsi supply chain yang tadi saya sampaikan rantai pasok, ketika harga komoditas naik pasti ada tidak keseimbangan, dan apalagi tetap kita menghadapi yang namanya disrupsi kesehatan, musuhnya tidak kelihatan, datangnya 10 tahun sekali,\" tutur Erick. (rmol/me)