Jakarta Dianggap Masih Layak 

JAKARTA - Wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) masih ramai diperbincangkan publik. Pemindahan dilakukan karena Jakarta dinilai sudah tidak layak lagi menjadi ibu kota negara. Alasannya, masalah banjir, macet yang kerap terjadi serta polusi udara yang tidak sehat. Menangapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegasjkan Jakarta sebenarnya masih layak dijadikan ibu kota. Kalau pun harus dipindahkan, Fadli memandang ibu kota yang baru sebaiknya tidak jauh dari Jakarta. \"Ada apa dengan Jakarta? Menurut saya Jakarta tidak ada masalah. Kalau masalah banjir dan macet, kan dulu janjinya Jokowi waktu masih jadi Gubernur DKI mengatakan kalau jadi presiden, urusan itu akan beres. Karena presiden ikut membantu menyelesaikan masalah tersebut,\" tutur Fadli Zon di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9). Dia berharap dipindahkannya ibu kota ke Kaltim tak serupa dengan Brazil yang memindahkan ibu kota dari Rio De Janiero ke Brazilia. \"Kita lihat saja Kota Brazil itu mati. Tidak ada redupan. Itu sudah berjalan puluhan tahun sampai sekarang. Jadi kelihatannya ideal, tapi ternyata tidak efisien dan tidak efektif. Bayangkan mobilisasi orang ke sana. Seperti pegawai, PNS, gedung-gedung dan sebagainya,\" papar Fadli. Dia menambahkan dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2020 yang sudah disampaikan oleh Jokowi, tidak ada satupun item anggaran belanja yang disebut. Hal ini sudah dikonfirmasi juga oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. \"Kalau dilihat berdasarkan keterangan Bappenas, waktu pelaksanaan pemindahan Ibu Kota akan berjalan efektif di tahun 2024 di akhir tahun jabatan presiden,\" ucapnya. Dia meminta sebelum pemerintah memindahkan ibu kota, sebaiknya mendengar aspirasi rakyat lebih dulu. Jangan sampai pemerintah hanya mendengar keinginan kelompok tertentu atau keinginan diri sendiri. Hal senada disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais. Ia meminta kepada pemerintah membatalkan rencana pemindahan ibu kota ke Kaltim. \"Jadi pesan kami kepada Pak Jokowi, nggak usah basa-basi dan lain-lain. Lebih baik dibatalkan, kan selesai,\" tegas Amien Rais. Dia menilai pemindahan ibu kota bisa mempercepat pengambil alihan kedaulatan Republik Rakyat China. \"Sekali lagi, Xi Jinping ini lebih hebat dari Mao Zedong. Xi mengatakan bahwa kalau negara-negara barat bisa menduduki negara lain, maka negara-negara Barat dalam era kolonialisme bisa menjajah negara lain. Mengapa kita tidak?\" terang Amien. Dia menilai pemindahan Ibu Kota banyak menuai kontra. Keputusan tersebut banyak menimbulkan efek yang negatif dibandingkan manfaatnya. \"Menurut saya sudahlah. Ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya,\" ucapnya. Terpisah, pengamat Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin mengatakan pemindahan ibu kota bukan soal revisi UU. Melainkan soal UU konstitusional. Menurutnya, hal ini lebih pada persoalan kolektif bangsa. \"Karena di Jakarta lahirnya pancasila, di Jakarta proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Di Jakarta pula dibentuknya UUD 45. Begitu ini tercabut akarnya pondasi, Republik Indonesia sedang dipertaruhkan. Kalau persoalan tata kota saja, kita bisa pindahkan setiap lima tahun. Tetapi kita menemukan karakter ibukota itu apa?,\" ujar Irman, di Jakarta, Selasa (3/9). Menurutnya, ketika ibu kota ini dipindahkan, sama saja dengan menganulir tempat lahirnya proklamasi. Nilai-nilai fundamental tidak akan pernah bisa berubah. \"Ibu Kota adalah hal-hal fundamental. Karena presiden yang memberikan inspirasi untuk mencabut hak-hak fundamental lainnya,\" papar Irman. (yah/fin/rh)