Jaksa Agung Jangan dari Parpol

MAGELANGEKSPRES.COM, JAKARTA - Sulit bagi Presiden terpilih Joko Widodo untuk mempertahankan posisi Jaksa Agung dari kalangan politis. Terlebih dengan hasil kerja saat ini, yang relatif tidak ada hal yang istimewa. Analis Politik dari Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago secara tegas menyodorkan Jaksa Agung dari kalangan profesional. \"Khususnya yang memahami tata kelola kejaksaan agung. Dan bukan dari partai politik. Jangan lagi kader parpol,\" kata Pangi Syarwi Chaniago, kemarin (28/7). Menurut Pangi Syarwi, kalau jaksa agung dari partai politik dikhawatirkan ada bias orientasi penegakan hukum dan dapat terjadi sikap tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. \"Hal ini dikhawatirkan dapat merusak jalan pemberantasan korupsi,\" katanya. Jaksa agung dari partai politik dikhawatirkan akan memainkan peran politik lebih besar daripada peran penegakan dalam upaya pemberantasan korupsi. \"Jaksa agung dari kader partai politik, tidak bisa keluar dari garis komando dan kepentingan partai, meskipun tidak dalam posisi pengurus partai,\" katanya pula. Pangi mengusulkan agar Presiden terpilih meningkatkan pemberantasan korupsi pada pemerintahannya pada periode kedua, maka harus berani bersikap tegas dengan partai politik untuk tidak memilih jaksa agung dari partai politik. \"Untuk penegakan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi yang lebih baik, saya mengimbau kepada Pak Jokowi untuk tidak memilih jaksa agung dari partai politik,\" katanya lagi. Menurut Pangi, dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi agar ditegakkan secara adil berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, tidak ada kompromi karena adanya kepentingan politik. Pangi mengusulkan, jaksa agung sebaiknya berasal dari jaksa karir yang mumpuni, independen, dan memiliki rekam jejak baik. Pengamat politik Silvanus Alvin menambahkan, lingkaran dekat yang bekerja mendampingi Presiden Joko Widodo bisa menjadi petunjuk akan kesiapannya menepati janji menempatkan generasi muda di posisi menteri Kabinet Kerja II. \"Kalau saya lihat komposisi anak muda nanti akan jauh lebih besar. Presiden pasti tidak ingin mencederai janji-janji yang sudah diucapkannya. Istilahnya dia tidak akan menelan ludahnya sendiri,\" ujar. Opini Alvin itu, didasarkan bagaimana lingkaran terdekat presiden terdiri dari orang-orang muda dan profesional. Dia mencontohkan bagaimana Wishnutama, CEO Net Mediatama Televisi, serta Erick Thohir, pendiri Mahaka Grup dan Ketua Tim Pemenangan Nasional Jokowi-Ma\\\'ruf Amin pada Pemilu 2019, setia mendampingi presiden dalam beberapa kesempatan penting. Kedua tokoh itu berasal dari kalangan profesional yang mengerti apa yang diingingkan oleh generasi muda, terutama kaum milenial. Alvin yakin, meski mendapat tekanan dari berbagai pihak Jokowi akan tetap menepati janjinya karena menurutnya presiden sudah tidak lagi memiliki beban politik mengingat dia tidak bisa mencalonkan diri lagi pada 2024. Menurut Alvin, ketika dia menghadiri undangan ke Istana Negara bersama muda-mudi milenial lainnya, Presiden berkata akan memutus yang selama ini dianggap tabu selama itu benar. \"Yang dianggap tabu tentunya paham di mana yang harus memimpin adalah orang tua, yang berumur,\" ungkap akedemisi Universitas Bunda Mulia itu. Menanggapi hal iniJaksa Agung RI HM Prasetyo mengatakan jabatan jaksa agung merupakan hal prerogratif Presiden Joko Widodo bagi siapa saja yang dipercaya untuk membantunya di pemerintahan. \"Semuanya kembali kepada presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara,\" kata Prasetyo ditemui di Kejaksaan Agung Jakarta, Jumat, saat ditanyakan apakah dia bersedia kembali menjadi jaksa agung di periode kedua pemerintahan Jokowi. Prasetyo menegaskan dirinya masih mampu jika jabatan itu sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Namun, dia tidak menampik jika sebagian orang juga tidak menyetujui jika dirinnya kembali menjabat sebagai jaksa agung. \"Semua yang menilai adalah presiden,\" ujarnya. HM Prasetyo dilantik sebagai jaksa agung oleh Presiden Joko Widodo pada November 2014. Prasetyo merupakan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada periode 2005-2006. Adapun jabatan terakhir Prasetyo sebelum dilantik sebagai Jaksa Agung adalah menjadi anggota DPR-RI periode 2014-2019 mewakili Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Prasetyo menggantikan Jaksa Agung Basrief Arief yang masa tugasnya berakhir bersamaan dengan berakhirnya kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Ke-6 RI pada 20 Oktober 2014. Sementara itu Presiden Jokowi sudah memberikan sinyal mengatakan soal pembentukan Kabinet Kerja Jilid 2 untuk periode 2019-2024 sudah mulai masuk nama-nama calonnya. \"Pembentukan kabinet belum, tetapi sudah mulai masuk nama-nama calon itu, dan terus semakin banyak mengumpulkan pilihan-pilihan memilihnya akan menjadi semakin mudah,\" kata Jokowi di sela menikmati kuliner ayam goreng sambal blondo di warung makan Mbah Karto, Kabupaten, Sukoharjo, Jawa Tengah, kemarin (28/7). Menurut Jokowi banyak nama-nama calon menteri dan semakin banyak alternatif akan lebih baik. Dan Jokowi menegaskan kerja periode mendatang akan banyak warna, tenaga muda-muda. Hal ini, perkembangan dinamis yang direspon secara cepat dan energik. Menyinggung soal pembentukan Kabinet Kerja 2 apakah ada rencana perampingan, kata Jokowi, pihaknya belum sampai kesana. Namun, menteri anak muda sudah pernah disampaikan berulang kali yang akan mewarnai di kabinetnya mendatang Menurut dia, hal tersebut untuk menghadapi perkembangan dunia sangat dinamis, sehingga diperlukan energi yang ekstra untuk merespon permasalahan ke depan. Jokowi yang pulang ke Solo pada liburan akhir pekan bersama keluarga, sebelumnya berkunjung ke Mal Paragon bersama cucunya Jan Ethes. Selain itu, Ibu Negara Iriana Jokowi bersama putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya Selvi Ananda, pada Sabtu (27/7) malam. Jokowi bersama keluarganya juga ke Sukoharjo untuk menikmati kuliner ayam goreng sambal blondo di Rumah Makan Mbah Karto, di Jalan Jaksa Agung Raya Suprapto, Minggu. Bahkan, Jokowi bersama keluarga juga mampir ke Mal The Park Solo Baru Sukoharjo. Sementara dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan siap untuk mengajukan sejumlah nama kader guna mengisi kursi kabinet pada Pemerintahan Joko Widodo dan Ma\\\'ruf Amin periode 2019-2024. Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang didapatnya, NU saat ini tengah menggodok nama-nama kandidat yang akan diusulkan kepada Joko Widodo dan Ma\\\'ruf Amin untuk mengisi kursi kabinet mendatang. \"Yang saya dengar, nama-nama itu sedang digodok untuk posisi mana yang tepat. Soal mengusulkan boleh, karena kami ikut berjuang,\" kata Yaqut, usai menghadiri Konferensi Wilayah Gerakan Pemuda Ansor XIV Provinsi Jawa Timur, di Kota Malang, kemarin. Namun, lanjut Yaqut, kendati NU bisa mengusulkan nama-nama kandidat tersebut, keputusan akhir untuk mengisi kursi menteri pada kabinet baru tersebut, menjadi hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Menurut Yaqut, dalam mengusulkan nama-nama kandidat untuk mengisi kursi kabinet tersebut, bukan hanya dilakukan oleh pihaknya. Namun, partai koalisi pendukung Joko Widodo dan Ma\\\'ruf Amin juga bisa mengajukan nama kandidat tersebut. \"Tapi, sekali lagi, NU tidak dalam posisi mendesak, menekan dan lainnya. Akan tetapi, NU pasti akan mengusulkan nama-nama itu,\" ujar Yaqut. Selama ini, lanjut Yaqut, NU selalu berjuang bersama dan memberikan dukungan penuh kepada Jokowi-Ma\\\'ruf untuk memenangkan Pemilihan Presiden 2019. diharapkan dalam mengisi kursi kabinet ke depan, Presiden bisa memilih orang-orang yang mumpuni pada bidang masing-masing. Sekadar diketahui pada pelaksanaan Pilpres 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan Joko Widodo Ma\\\'ruf Amin memperoleh 55,5 persen suara atau mencapai 85.607.362 suara. Sedangkan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendapatkan 68.650.239 suara atau 44,5 persen. (ful/fin)