Jateng Kekurangan 100.000 Guru

MAGELANGEKSPRES.COM,TEMANGGUNG – Hingga Oktober 2020 ini, Provinsi Jawa Tengah masih mengalami kekurangan guru, tidak tanggung-tanggung kekurangannya mencapai 100.000 guru. “Masih kekurangan guru dan tenaga pengajar seratusan ribu lebih,” kata Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) jawa Tengah, Muhdi, usai menghadiri Konferensi PGRI Kabupaten Temanggung di Graha Bhumi Phala, Kamis (24/9). Ia mengatakan, kekurangan guru yang dialami oleh wilayah Jawa Tengah ini lantaran di setiap tahunnya bisa dipastikan banyak guru yang memasuki masa pensiun, padahal di waktu yang sama belum tentu ada penambahan jumlah guru. “Antara yang pensiun dan yang masuk menjadi guru tidak seimbang, sehingga dari tahun ke tahun kekurangan guru masih belum bisa dipenuhi,” terangnya. Kekurangan tenaga pendidik yang cukup banyak ini menyebabkan upaya untuk mencerdaskan siswa mengalami kendala. Terlebih di tengah pandemi Covid-19 yang harus melakukan sekolah daring. “Apalagi saat ini, meskipun tidak melakukan pembelajaran tatap muka, namun guru tetap sangat dibutuhkan,” katanya. Baca Juga Saling Klaim Nomor Terbaik Muhdi menyebutkan, kekurangan tenaga pengajar atau guru tersebut dialami semua tingkatan pendidikan di wilayah Jawa Tengah. Namun kekurangan paling banyak di tingkatan pendidikan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Menurutnya, setiap tahun guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun sebanyak 9 ribu orang. Jumlah pensiun akan mencapai puncaknya pada tahun 2022 yakni 14.500 guru. “Padahal pada penerimaan CPNS belum tentu semua guru yang statusnya masih honorer bisa masuk atau diterima menjadi CPNS,” jelasnya. Guna menutup kekurangan tenaga pendidik, PGRI Jateng mendorong pemerintah menggelar pendaftaran CPNS. Terlebih bagi guru tidak tetap (GTT) yang sudah mengabdi di sekolah-sekolah negeri agar diangkat sebagai asn atau pns. “Kami sangat mendorong pemerintah untuk melakukan dan membuka CPNS untuk guru, kalau bisa setiap tahunnya ada. Sehingga kekurangan guru ini bisa diatasi secara bertahap,” katanya. Jika dilihat dari kekurangan guru yang dialami oleh setiap daerah sangat memperihatinkan. Salah satu kabupaten masih ada yang mengalami kekurangan guru sebanyak 3.000 orang. Oleh karena itu PGRI Jateng berharap pemerintah kembali meninjau kebijakan moratorium PNS guru. Selain itu status guru tidak tetap juga perlu diperhatikan untuk pengangkatan sebagai PNS bagi yang memenuhi persyaratan. Sebab selama ini status GTT tidak bisa mengikuti program sertifikasi. “Hanya pemerintah yang bisa mengatasi permasalahan ini, salah satunya dengan meninjau kembali moratorium PNS khususnya untuk guru,” harapnya. (set)