Jenazah COVID-19 Jadi Permasalahan Baru

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Penolakan jenazah menjadi permasalahan baru dari wabah COVID-19. Karenanya diusulkan agar pemerintah menyediakan tempat pemakaman khusus jenazah yang meninggal akibat COVID-19. Wakil Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Mohammad Adib Khumaidi mengusulkan agar pemerintah segera menyediakan lokasi pemakaman khusus bagi jenazah pasien COVID-19. Sejumlah kasus penolakan harus dijadikan pembelajaran agar permasalahan tak semakin besar. \"Memang akan lebih mudah seperti itu. Dalam artian tidak mengganggu atau menimbulkan polemik di masyarakat,\" katanya di Jakarta, Kamis (2/4). Menurut dia, di luar negeri, jenazah pasien COVID-19 dimakamkan di pemakaman khusus yang telah disediakan. Sebaiknya Indonesia juga menerapkannya. Dia yakin dengan penyediaan lokasi khusus tidak akan ada lagi penolakan dari warga di sejumlah wilayah di Tanah Air. \"Penolakan, salah satu penyebabnya karena masyarakat takut dan khawatir tertular virus tersebut. Karenanya, pemerintah perlu mengambil langkah bijak agar tidak ada gejolak sosial. Salah satu solusi yang bisa dilakukan ialah menyiapkan pemakaman khusus,\" terangnya. Sementara Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta agar pemerintah memberi penjelasan detail dari ahli dan pemerintah mengenai prosedur penanganan jenazah pasien COVID-19. Dia menilai penolakan akibat ketidaktahuan warga mengenai prosedur yang aman untuk menangani jenazah pasien COVID-19. \"Perlu penjelasan sejelas-jelasnya dari ahli dan pemerintah tentang cara dan ketentuan terkait penguburan jenazah yang terpapar corona yang aman, dijamin tidak menularkan kepada masyarakat,\" katanya. Dia yakin warga tidak akan menolak memakamkan jenazah pasien COVID-19 setelah memahami prosedur aman untuk menangani jenazah. Terlebih warga Muslim umumnya mengetahui bahwa dalam ajaran Islam orang yang masih hidup wajib hukumnya menghormati jenazah, salah satunya dengan menguburkannya. Terpisah, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin meminta masyarakat tidak menolak pemakaman jenazah pasien COVID-19. Dia mengatakan sejatinya mereka meninggal bukan karena azab. \"Jangan lihat jenazah penderita COVID-19 karena azab. Penyakit ini bukan aib yang bisa mengenai siapa saja, setiap lapisan masyarakat,\" katanya. Dia pun mengingatkan bagi umat Islam mengurus jenazah adalah fardhu kifayah atau kewajiban kolektif. \"Jika tidak ada satupun yang mengurus mayat maka berdosa seluruhnya. Jika salah satu dari anggota masyarakat ada yang mengurus jenazah, maka semua mendapat pahala,\" katanya. Karenanya dia mengingatkan tak boleh ada yang menolak atau tidak mengurus jenazah COVID-19. Mengurus jenazah harus dilakukan oleh masyarakat Islam yang masih hidup. Meski demikian, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu mengatakan sebaiknya prosesi mengurus jenazah COVID-19 tetap mengindahkan protokol keselamatan sehingga tidak terjadi penularan virus SARS-CoV-2. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir meminta masyarakat tidak menolak jenazah pasien COVID-19. \"Jika pemerintah dan para pihak telah menetapkan kuburan bagi jenazah COVID-19 sesuai protokol, maka tidak sebaiknya warga masyarakat menolak penguburan. Apalagi sampai meminta jenazah yang sudah dimakamkan dibongkar kembali dan dipindahkan,\" katanya. Dia menyesalkan adanya penolakan jenazah pasien COVID-19 yang belakangan ini terjadi di beberapa daerah. Menurutnya, pasien yang meninggal akibat COVID-19 adalah sesama saudara yang harus diperlakukan dengan penghormatan yang baik. Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, pasien COVID-19 meninggal dunia yang sebelumnya telah berikhtiar dengan penuh keimanan untuk mencegah dan atau mengobatinya, maka mendapat pahala seperti pahala orang mati syahid. \"Aparat setempat agar dengan bijak memahamkan warga dan jangan ada yang ikut-ikutan menolak,\" tegasnya. Haedar berharap semua pihak bisa menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia benar-benar berjiwa sosial, gotongroyong, dan religius terhadap sesama, apalagi kepada korban COVID-19 dan keluarganya. \"Sikap berlebihan justru tidak menunjukkan keluhuran budi dan solidaritas sosial yang selama ini jadi kebanggaan bangsa Indonesia,\" katanya.(gw/fin)