Jokowi Didesak Coret Capim Bermasalah

JAKARTA - Penolakan terhadap calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengalir. Kali ini sejumlah tokoh yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Darurat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar aksi di pelataran Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (30/8). Aksi yang dilakukan bersama Wadah Pegawai (WP) KPK itu menolak peserta capim lembaga antirasuah bermasalah. \"Kami meminta presiden tidak meloloskan atau menerima capim KPK yang terbukti tidak berkualitas maupun berintegritas,\" kata perwakilan koalisi Kurnia Ramadhana saat acara \"Koalisi Masyarakat Sipil Darurat KPK #CicakvsBuaya4.0\", Jumat (30/8). Kurnia juga mendesak presiden untuk mendiskualifikasi peserta capim KPK yang terbukti tidak melaporkan harta kekayaannya kepada negara. Lebih lanjut, ia meminta presiden mencoret capim yang memiliki konflik kepentingan, terlibat pelanggaran etik, mengancam pemberantasan korupsi, serta rekam jejak buruk di masa lalu. Ia pun berharap presiden dapat sungguh-sungguh memilih capim yang berintegritas untuk diajukan ke DPR RI. Karena, menurutnya, pemilihan pimpinan KPK merupakan momentum untuk menjaga komisi antirasuah agar tetap menjadi lembaga yang independen dan kuat. Kendati demikian, Kurnia menyatakan hingga tahap seleksi yang menyisakan 20 peserta, masih terdapat capim yang memiliki rekam jejak menghambat penegakan hukum. Misal, tidak patuh menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta dugaan pelanggaran etik di KPK. \"Tahapan seleksi selama ini menunjukkan masukan masyarakat tidak didengar. Padahal UU KPK dan Keppres pembentukan pansel mensyaratkan pansel untuk mendengar suara masyarakat,\" ujar Kurnia. Aksi tersebut juga dihadiri Penasihat KPK Tsani Annafari. Dalam orasinya, Tsani menegaskan KPK mesti dipimpin oleh sosok yang telah teruji integritasnya. Ia menganalogikan pimpinan KPK seperti kucing yang menangkap tikus (koruptor). Jika nantinya KPK dipimpin oleh sosok yang bermasalah, ia khawatir KPK justru dipimpin oleh \\\'kucing kurap\\\'. \"Kalau KPK dipimpin kucing yang banyak kurapnya bukan hanya lembaga ini yang bubar tapi nular,\" kata Tsani. Menurutnya, \\\'kucing kurap\\\' kurang mumpuni dalam menanggkap tikus yang selalu diasosiasikan dengan koruptor. Selain itu, ia juga khawatir nantinya \\\'kurap\\\' alias integritas buruk yang dimiliki pimpinan KPK nantinya akan menular ke seluruh elemen pegawai. \"Kalau capimnya tadi kurapnya nggak lapor LHKPN nanti semua pegawai KPK ketularan nggak lapor LHKPN. Kalau kurapnya tadi itu pelanggaran etik nanti semua pegawai KPK itu ketularan melanggar etik,\" lanjutnya. Sehingga menurut Tsani, pimpinan KPK yang \\\'kucing kurap\\\' akan memberikan pengaruh buruk lembaga KPK. Karena itu, ia mengajak semua hadiri menolak pimpinan KPK \\\'kucing kurap\\\' \"Makanya dari itu kita tolak capim \\\'kucing kurap\\\' setuju?\" ujar Tsani dijawab setuju oleh para peserta aksi. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj berharap Presiden Jokow dapat memberikan 10 peserta capim KPK yang berintegritas kepada DPR RI. \"Kami berharap dari Bapak Presiden agar memberikan, menghadiahkan 10 kandidat calon pimpinan KPK kepada DPR RI yang baik yang berkualitas, yang tak punya latar belakang diragukan. Yang betul-betul berkualitas, amanah, jujur dan tanpa ada beban, tak punya latar belakang membebani mereka,\" ucap Said Aqil. Ia juga mengharapkan tekad dari Presiden untuk terus membangun Indonesia yang bersih dari korupsi. \"Kita harapkan teruskan tekad bapak memberantas korupsi. Kami rakyat Indonesia, NU di belakang semuanya mendukung Pak Jokowi membangun pemerintah Indonesia yang bersih dari korupsi,\" kata dia. Selain itu, ia juga mengharapkan ke depannya KPK juga tidak hanya menangkap pelaku yang \\\'receh\\\' namun juga yang kelas \\\'kakap\\\'. Seperti diketahui, hingga saat ini tersisa 20 peserta yang masih bertarung memperebutkan lima kursi pimpinan KPK. Mereka baru saja melakukan tes kesehatan, wawancara, dan uji publik bersama Pansel Capim KPK. Nantinya, pansel akan menyeleksi ke-20 peserta tersebut hingga tersisa 10 orang untuk diserahkan kepada Presiden Jokowi. (riz/gw/fin)