Jokowi Kaji Usulan Menteri Ponpes

Saat Bersilaturahim dengan Kiai dan Tokoh se-Kedu MAGELANGEKSPRES.COM, KOTA MAGELANG - Wacana Menteri Ponpes sempat dilontarkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri silaturahmi dengan para kiai dan tokoh se eks-Karesidenan Kedu, di Gedung Tri Bhakti, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Magelang, Sabtu (23/3). Menteri Ponpes merupakan pembantu Presiden yang kelak akan mengurusi seluruh pondok pesantren. Jokowi mengaku akan mengkaji usulan posisi menteri baru ini. Hal ini tidak lepas karena berbagai pertimbangan dan pemikiran. Apalagi pemerintah mencatat jumlah pondok pesantren di Indonesia lebih dari 29 ribu unit. Banyaknya jumlah pondok pesantren ini juga mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kualitas lulusannya.\"Banyak kyai usulkan, Pak harusnya ada Menteri Ponpes. Saya sampaikan, ya menjadi masukan bagi kita,\" katanya. Tidak hanya itu, pemerintah akhirnya juga merintis pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) berbasis ponpes yang dimulai sejak 2018 lalu dengan 75 unit. \"Tahun 2019 ini, pemerintah menargetkan membangun 1.000 unit BLK. Untuk meningkatkan kualitas SDM santri kita di pondok,\" ujarnya. Untuk mendukungnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk ponpes pun siap dikucurkan. Bahkan, Jokowi juga menjanjikan pemerintah segera merampungkan UU tentang pondok pesantren. \"Landasan hukum tentang operasional pondok pesantren perlu segera diwujudkan karena Indonesia butuh sumber daya manusia (SDM) yang unggul berlatar belakang pesantren dan keagamaan,\" jelasnya. Hal ini, katanya, selaras dengan revolusi industri 4.0 yang membuat segala aspek kehidupan serbadigital. Jokowi ingin lulusan pondok pesantren memiliki kualitas dan kemampuan yang mumpuni untuk terlibat langsung dalam revolusi industri 4.0. Sebelumnya presiden sempat menjelaskan bahwa RUU Pondok Pesantren diperlukan sebagai bentuk perhatian pemerintah ke ponpes di Tanah Air. Adanya UU Ponpes ini diyakini bisa memberikan payung hukum terhadap anggaran pendidikan di Pondok Pesantren. RUU Ponpes ini merupakan usul inisiatif DPR yang telah diusulkan sejak 2013 untuk mendorong pendidikan pesantren dan keagamaan memiliki dasar hukum kuat dalam pelaksanaannya. Tujuan perhatian negara khususnya dalam aspek anggaran akan semakin besar. Jumlah pesantren yang tercatat di Indonesia mencapai 29 ribu dengan jumlah santri mencapai 4.028.660 dan ustdaz/guru sekitar 323 ribu. Hal ini ditambah madrasah diniyah takmiliyah mencapai 77 ribu dengan peserta didik mencapai 6 juta lebih. Unit lembaga pengajaran Alquran mencapai 135 ribu dengan peserta didik sekitar 7,5 juta santri. Dalam kesempatan itu, Jokowi mengajak semua yang hadir untuk memberi perlawanan terhadap berbagai kabar bohong yang menimpa dirinya. Dari mulai tuduhan sebagai angggota Partai Komunis Indonesia (PKI), antek aseng dan asing hingga persoalan-persoalan berbau agama. Hanya saja, titik tekan pemimpin negara yang akrab disapa Jokowi tersebut pada jumlah penduduk yang masih percaya kabar bohong tersebut.\"Saya perlu melawan berita bohong tersebut. Itu Hoaks. Sayangnya masih ada sembilan juta orang yang percaya kabar-kabar tersebut,\" kata Jokowi. Setidaknya tercatat lebih dari empat kali Jokowi menyebutkan angka sembilan juta tersebut. Pertama ketika dia membantah kabar soal anggota PKI. \"Saya 4,5 tahun dijelek-jelekin, 4,5 tahun dihujat-hujat, 4,5 tahun dituduh-tuduh. Tetapi selama ini saya diam. Saya tidak melawan. Saat ini sudah saatnya melawan. Makanya kabar-kabar bohong tersebut harus diluruskan. Karena ada 9 juta orang yang percaya kabar itu. Seperti soal tuduhan saya anggota PKI. Saya itu lahir tahun 1961. PKI dibubarkan 1965. Masak balita (bayi di bawah lima tahun) jadi anggota PKI,\" ucapnya. Angka sembilan juta kembali disebutkan Jokowi saat membantah foto yang menunjukkan ada seorang sedang berpidato di hadapan massa banyak. Kemudian seseorang yang mirip dengan Jokowi berada di depannya. \"Saya tahu gambar atau foto tersebut dari anak saya. Itu hoaks. Karena yang sedang berpidato di foto tersebut adalah DN Aidit dan itu terjadi tahun 1955. Saya belum lahir. Kok ya ada orang yang mirip saya dipasang di foto tersebut. Itu hoaks dan ada sembilan juta orang yang percaya. Itu perlu diluruskan,\" jelasnya. Angka sembilan juta kembali disebutkan Jokowi saat dia membantah tuduhan soal antek aseng dan asing. Dia memaparkan data soal telah diambil-alihnya Blok Minyak Mahakam Kaltim, Blok Minyak Rokan Riau hingga Freeport Papua. Jokowi lalu kembali menyebut angka tersebut saat membantah tuduhan soal pendidikan agama dihapus jika dia terpilih lagi. Termasuk larangan adzan, diperbolehkannya pernikahan sejenis, dana haji untuk pembangunan infrastruktur, kriminalisasi ulama, dan lainnya. \"Jangan diem. Mari kita lawan. Dikira kita tidak berani. Langkah ini dilakukan agar rakyat tidak dibuat bingung. Sayangnya, sembilan juta orang di luar masih percaya isu-isu itu,\" ujarnya. Jokowi hadir di Magelang dalam rangka silaturahim dengan ulama dan tokoh masyarakat se eks-Karesidenan Kedu di Gedung Tribhakti, Kota Magelang. Sebelumnya Jokowi sempat mampir di Pondok Pesantren Darussalam Watucongol, Muntilan, Kabupaten Magelang. Dilanjutkan silaturahmi alim ulama dalam rangka memperingati Hari Lahir ke-96 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren API Asri Tegalrejo Kabupaten Magelang. Di sela kegiatan di Gedung Tri Bhakti, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma\\\'ruf Amin, Abdul Kadir Karding memaparkan masih banyaknya kelompok radikal yang ingin menang sendiri bahkan menganggu dengan ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dari rasa kekhawatiran tersebut, para ulama dan tokoh masyarakat di eks Karesidenan Kedu meminta ada petunjuk dari Presiden Jokowi. \"Bagaimanapun kami sangat berterima kasih karena Pak Jokowi telah memperjuangkan adanya UU tentang Ponpes (pondok pesantren) yang akan semakin memperkuat perjuangan Islam. Termasuk perhatian kepada para santri dengan adanya Hari Santri,Rusunawa di Ponpes, bantuan dana hingga BLK Komunitas. Para kiai di sini mendoakan agar Pak Jokowi tegar dan sabar menghadaip fitnah dan hoaks,” ungkap Karding yang juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf. (wid)