Kantor Partai Golkar Masih Digembok

JAKARTA - Sudah tiga hari massa Angkatan Muda Partai Golkar berunjuk rasa di depan kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli Murni Slipi. Mereka mendesak agar partai yang diketuai Airlangga Hartarto itu menggelar rapat pleno. Karena tak ada pengurus yang menemui mereka, massa pun menggembok pintu gerbang. Sejalan dengan itu, Polda Metro Jaya telah memeriksa empat orang saksi mata dalam kejadian pelemparan bom molotov ke kantor DPP Golkar yang beralamat di Jalan Anggrek Nelimurni XI A, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. \"Saksi yang mengetahui, melihat atau mendengar, ada sekitar empat orang,\" kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono, kemarin. Argo menambahkan saksi dalam peristiwa yang terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 03:05 WIB adalah orang yang berasal dari sekitar lokasi kejadian. \"Ya, (saksi) orang sekitar situ yang saat itu mendengar, kita masih proses,\" ungkapnya. Sementara itu, sudah tiga hari massa Angkatan Muda Partai Golkar berunjuk rasa di depan kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli Murni Slipi. Mereka mendesak agar partai yang diketuai Airlangga Hartarto itu menggelar rapat pleno. Karena tak ada pengurus yang menemui mereka, massa pun menggembok pintu gerbang. Pengembokan dilakukan kemarin (25/8) dini hari. Massa AMPG sempat mendapat perlawanan dari kelompok yang berjaga di dalam DPP Partai Golkar. Suasana sempat memanas, karena massa dari dalam kantor Partai Golkar melakukan pelemparan batu. Wakil Ketua Umum AMPG Nofel Hilabi mengatakan, pihaknya sudah tiga hari berada di luar kantor DPP, karena tidak diizinkan masuk. Dia pun akhirnya menggembok pintu gerbang kantor itu. \"Ya, kita gembok DPP agar yang di luar tidak ada yang bisa masuk lagi dan yang di dalam tidak bisa keluar. Jadi sama-sama adil, tidak ada yang masuk dan keluar,\" terangnya. Nofel mengatakan, pengembokan dilakukan agar tidak ada pihak-pihak luar yang tidak bertanggungjawab masuk ke dalam DPP. Menurut dia, dikhawatirkan ada pihak tertentu yang ingin memancing di air keruh. Dia mengatakan, pihaknya tidak ingin ada kegaduhan di Partai Golkar. Terbukti, selama tiga hari massa AMPG berada di tempat itu, tidak ada satupun aksi huru-hara ataupun kerusuhan yang terjadi. Organisasinya bertekad menjaga suasana Partai Golkar kondusif. \"Yang membuat kegaduhan justru saudara Ketum Airlangga dengan melarang pengurus pleno masuk ke DPP dan memakai preman berseragam AMPG untuk menjaga DPP,\" ungkapnya. Ia menyatakan, pengurus dan anggota AMPG sangat kecewa dengan kepimpinan Partai Golkar dan sikap Ketua Umum Airlangga Hartarto yang tidak mengizinkan mereka masuk ke dalam DPP Partai Golkar dan menjadikan kantor partai seperti kantor pribadinya. Padahal, banyak anggota AMPG yang harus terpaksa tidur di jalanan. Semua pihak bisa melihat sikap Airlangga yang membiarkan generasi muda Golkar tidur di jalanan. \"Harusnya sebagai pimpinan, ketua umum harus mengayomi semua anggota, bukan malah menelantarkan serta melarang para kadernya masuk ke rumahnya sendiri,\" ucap Nofel. Usai menggembok DPP, Nofel menyerahkan keamanan DPP kepada aparat kepolisian yang berjaga. Aparat kepolisian diminta mewaspadai pihak-pihak yang ingin memanfaatkan suasana menjadi tidak kondusif. AMPG akan tetap menuntut DPP Partai Gokar untuk sesegera mungkin melaksanakan rapat pleno. \"Jika DPP tidak segera melaksanakan rapat pleno, kita akan kembali bergerak mendatangi DPP dengan massa yang lebih besar lagi,\" tegas Nofel. Junaidi Elvis, politikus Partai Golkar kubu Bambang Soesatyo itu mengatakan, rapat pleno tidak boleh ditawar-tawar lagi. Ketua umum harus segera mengagendakan rapat yang sangat penting itu. Selain membahas evaluasi pemilu, rapat itu juga untuk memutuskan langkah Partai Golkar ke depan. \"Kita semua menunggu kepastian rapat pleno,\" ungkap ketua DPP Partai Golkar itu. Ace Hasan Syadzily, ketua DPP Partai Golkar mengatakan, massa AMPG boleh saja melakukan aksi, tapi mereka juga harus tetap mentaati aturan yang ada. Dia menyayangkan pengembokan yang mereka lakukan. \"Penyampaikan aspirasi suatu hal yang biasa, tapi harus tetap sesuai prosedur yang ada,\" terang dia. Walaupun mereka mendesak rapat pleno, DPP Partai Golkar akan tetap mentaati aturan organisasi. Sebab, mekanisme rapat sudah diatur sangat jelas. Jadi, aksi yang mereka lakukan tidak akan mempengaruhi kebijakan partai. Rapat Pleno pasti akan digelar, tapi waktunya yang belum diputuskan. (ful/fin)