Kata Pengurus IPDW, Gedung-gedung di Wonosobo Belum Aksesibel untuk Disabilitas

MAGELANGEKSPRES.COM,WONOSOBO- Sejumlah gedung pemerintah di Kabupaten Wonosobo dianggap belum aksesibel terhadap penyandang disabilitas. Padahal kabupaten ini telah mendeklarasikan diri sebagai kabupaten ramah HAM. Namun dalam pola konstruksi pembangunan gedung belum maksimal memperhatikan kepentingan disabilitas. “Katanya pembangunan gedung-gedung yang ada di Wonosobo dibangun dengan akses untuk disabilitas, tapi nyatanya masih belum aksesibel. Salah satunya, gedung DPRD saja ramnya masih terlalu tinggi alias tidak sesuai dengan standar pembangunan,” ungkap pengurus Ikatan Penyandang Disabilitas Wonosobo (IPDW), Maryam Ramadani. Menurutnya, saat menghadiri acara di gedung DPRD Wonosobo dirinya menggunakan kursi roda lantaran sepeda motor yang biasa digunakan mengalami kerusakan. Dari situ jelas terlihat sangat memberatkan selain trotoar untuk parkir ramnya masih tinggi. Bahkan di area Krisna malah perempatan tidak ada ramnya. “Depan kantor DPR tak amati kok trotoarnya kaya pakai keramik sehingga pemakai kruk juga licin. Belum lagi saya naik ke kantor DPR gak mampu mengayun roda dan harus didorong satpam,” katanya. Pihaknya mempertanyakan manfaat ram yang dibuat. Sebab bisa jadi hanya untuk memenuhi kewajiban saja agar terlihat ramah difabel, tapi sampai pada fungsi ternyata masih jauh dari harapan. “Saya kira tidak hanya DPRD, kantor-kantor yang lain juga perlu memperhatikan soal pola konstruksinya. Jadi tidak hanya jadi gaya-gayaan saja, seolah ada akses untuk difabel tapi nyatanya malah tidak berguna,” ujarnya. Sementara itu, Bupati Wonosobo terpilih Afif Nurhidayat menyatakan setelah dilantik jadi Bupati bersama Wakil Bupati Muhammad Albar nanti, dirinya punya tugas segera melakukan eksekusi kebijakan untuk kepentingan kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat. \"Eksekutif itu kan tugas utamanya melakukan eksekusi kebijakan. Banyak mendengar. Beda dengan legislatif yang harus banyak ngomong untuk membahas kebijakan yang akan dilakukan jajaran eksekutif,\" katanya. Menurut Afif, dari hasil konsolidasi selama masa kampanye Pilkada, banyak sekali persoalan di Wonosobo yang perlu diselesaikan. Terutama terkait kerusakan infrastruktur jalan, kemiskinan, kualitas pendidikan yang rendah dan perbaikan pelayanan publik. \"Karena itu, dalam 100 hari pertama menjalankan tugas, saya dan Gus Albar akan fokus melakukan pemantauan pelaksanaan pelayanan publik. Baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa maupun Kelurahan. Intinya pelayanan publik pada warga harus dipastikan bisa berjalan cepat dan mudah,\" tegasnya. Dikatakan Afif, perlu inovasi, terobosan dan perbaikan dengan tanpa meninggalkan pondasi kebijakan yang telah ditanamkan sebelumnya. Dicari akar masalah kenapa sebagai daerah berpredikat smart city (kota cerdas), tapi pelayanan publik masih buruk. (gus)