Kecewa Pemerintah Abaikan Putusan MA Terkait Kewajiban Vaksin Halal, YKMI Layangkan Somasi

MAGELANGEKSPRES.COM, JAKARTA - Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) telah melayangkan somasi kepada Pemerintah sejak sepekan lalu, terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang mewajibkan pemerintah menyediakan vaksin halal namun tak ditanggapi. Direktur Eksekutif YKMI Ahmad Himawan mengatakan, pemerintah tampaknya betul-betul mengabaikan amar putusan MA meskipun pihaknya telah mengirimkan surat somasi. “Setelah diamati, ternyata pemerintah memang tampak mengabaikan putusan tersebut. Maka YKMI mengambil Langkah somasi tersebut,” ungkapnya kepada awak media, Senin 9 Mei 2022. Bukan hanya itu, Ahmad Himawan menyebut Pemerintah tidak menyiapkan langkah strategis untuk melaksanakan putusan MA tersebut. Pemerintah bahkan tidak berani memutus kontrak vaksin yang belum mendapatkan sertifikasi halal MUI. “Indikasinya adalah pemerintah tidak melaksanakan langkah-langkah strategis, seperti memutus kontrak dengan vaksin-vaksin yang tidak halal. Kemudian pemerintah tidak juga memasukkan seluruh jenis vaksin halal yang direkomendasikan saat ini,” lanjutnya. Ahmad Himawan mewanti-wanti Pemerintah untuk membawa urusan tersebut ke Mahkamah Internasional apabila putusan MA masih tidak dijalankan dengan baik Pakar Hukum Pidana, Prof. Syaiful Bakhri menambahkan jika pemerintah tidak menjalankan putusan MA yang mengabulkan Judicial Review yang diajukan oleh YKMI tersebut, maka pemerintah atau Kemenkes telah melakukan pelanggaran hukum. “Maka sejak keluarnya putusan MA tersebut, Pemerintah berkewajiban untuk melakukan putusan itu. Semua vaksin harus halal. Kalau diduga selama ini vaksin tersebut tidak halal berarti kan melanggar hukum,” ujarnya secara terpisah. Sementara, somasi yang dilayangkan YKMI merupakan sebuah peringatan karena Pemerintah mengabaikan putusan MA soal jaminan ketersediaan dan pemberian vaksin halal. “Artinya sebuah peringatan agar Kementerian Kesehatan melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait vaksin halal yang diberikan kepada masyarakat,” pungkasnya. Berikut isi somasi terbuka yang sebelumnya telah dilayangkan YKMI kepada pemerintah: 1. Bahwa Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2022 tanggal 14 April 2022 secara tegas wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis Vaksin Covid-19 yang ditetapkan untuk program Vaksinasi Covid-19. 2. Bahwa semenjak Putusan MA tersebut diundangkan dan disahkan dalam Lembaran Negara, Pemerintah c.q Menteri Kesehatan Republik Indonesia masih tampak TIDAK MEMATUHI Putusan MA dimaksud. 3. Bahwa dalam Konfrensi Pers yang dibuat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada tanggal 26 April 2022, Juru Bicara Kemenkes masih menyatakan bahwa: “Terkait program vaksinasi COVID-19, pemerintah berhasil menyediakan 6 regimen vaksin yang telah mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk segera bisa menyesuaikan berbagai kondisi kesehatannya dengan berbagai jenis vaksin yang tersedia. 6 regimen tersebut terdiri dari vaksin Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, dan Sinopharm. Regimen vaksin yang digunakan di Indonesia diperoleh dengan berbagai macam skema baik melalui pembelian langsung, kerja sama bilateral dan multilateral, skema hibah, dan COVAX Facility. 4. Bahwa pernyataan resmi Pemerintah RI c.q. Kemenkes tersebut adalah bisa dimaknai sebagai sikap ketidakpatuhan pada Putusan MA dimaksud, karena Pemerintah RI masih berdalih tentang kondisi darurat yang membolehkan diberikannya vaksin yang tidak halal kepada kaum muslimin Indonesia. 5. Bahwa dalil tentang “darurat” telah dibantah oleh Mahkamah Agung, maka program vaksinasi tidak lagi memenuhi syarat darurat, oleh karena itu Pemerintah RI wajib memberikan vaksin halal bagi kaum muslimin di Indonesia. Yang mana Kemenkes masih berdalih untuk memberikan vaksin yang tidak halal kepada umat Islam seperti: vaksin Astra Zeneca, Moderna, Pfizer, Janssen dan lainnya. Yang mana hal itu adalah bentuk pelanggaran hukum, jika diberikan kepada umat Islam di Indonesia. 6. Bahwa Pemerintah RI c.q Kemenkes masih membandingkan jenis vaksin yang digunakan di negara-negara luar, hanya untuk mencari-cari alasan penggunakan vaksin yang tidak halal bagi kaum muslimin di Indonesia. Ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara berdaulat, yang memiliki tata hukum pemerintahan yang berdaulat, maka dari itu Pemerintah RI c.q. Kementerian Kesehatan dan Satgas Covid-19 harus mematuhi dan menjaga kedaulatan tersebut, demi keutuhan dan kewibawaan bangsa dan negara Indonesia. 7. Bahwa sampai somasi ini dilayangkan, Pemerintah RI C.q. Kemenkes tidak merevisi satupun aturan hukum yang mengatur tentang program vaksinasi, terkhusus memberikan jaminan vaksin halal bagi kaum muslimin di Indonesia sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut. Ini membuktikan Pemerintah c.q. Kemenkes tidak mematuhi Putusan MA dimaksud. Sementara program vaksinasi dosis ketiga (booster) terus dilakukan dengan memberikan vaksin yang tidak halal kepada umat Islam di masa mudik Lebaran tahun 2022 ini. 8. Bahwa Satgas Covid-19 juga harus mematuhi Putusan MA dengan tidak memberikan pemaksaan kepada kaum muslimin Indonesia untuk mendapatkan jaminan vaksin halal di masa mudik Lebaran 2022, pasca keluarnya Putusan MA Nomor 31P/HUM/2022 yang mewajibkan jaminan vaksin halal bagi kaum muslimin. 9. Bahwa sampai sekarang Pemerintah tidak mengindahkan dan tidak mematuhi isi putusan MA setidaknya dibuktikan dengan masih juga tidak membatalkan kontrak-kontrak pengadaan Vaksin Covid19 yang tidak halal serta tidak membatalkan rencana menerima donasi vaksin covid 19 dari negara lain yang tidak halal dan segera akan kadaluarsa. 10. Bahwa kemerdekaan menjalankan ibadah dan agamanya adalah mutlak dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana hal itu memberikan kewajiban Pemerintah untuk memberikan jaminan vaksin halal bagi umat Islam. 11. Bahwa umat Islam diberikan kebebasan dan jaminan untuk menjalankan ibadah dan agamanya, termasuk diberikan jaminan untuk TIDAK mengkonsumsi barang-barang yang haram, sebagaimana ditegaskan dalam Al Quran dan Sunnah. 12. Bahwa jika pemerintah tidak mematuhi Putusan MA yang bersifat final dan mengikat tersebut, dengan tetap memberikan jenis vaksin yang tidak halal kepada kaum muslimin, maka telah terjadi pelanggaran hukum dan pelanggaran Hak Azasi Manusia, khususnya kepada umat Islam di Indonesia. Yang hal ini akan kami bawa pada Mahkamah Internasional. (fin)