Kedelai dan Minyak Goreng Makin Mencekik UMKM Kota Magelang

KOTA MAGELANG, MAGELANGEKSPRES.COM- Minyak goreng curah mulai langka di Kota Magelang. Sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bahkan rela berburu minyak sampai keluar daerah. Kalaupun ada, harganya sudah tembus hingga Rp22 ribu per liter. Akibat kondisi tersebut, tidak sedikit pelaku UMKM industri tahu goreng di Kota Magelang yang memilih menutup usahanya. Mereka bahkan merumahkan sejumlah karyawan, lantaran sudah tak mampu lagi menutup biaya produksi kedelai dan minyak goreng yang makin mencekik para pelaku usaha kecil. Danang Santoso, merupakan satu dari beberapa pelaku usaha kecil yang memilih tetap bertahan, meski ongkos produksi yang ia keluarkan melambung hingga 50 persen. Dia sendiri tak ingin menaikkan harga jual tahu bulat. Sebab, jika dinaikkan, ia khawatir produksi tahu bulatnya tak akan laku lagi di pasaran. ”Sudah tiga bulan ini saya terpaksa memutar otak, meskipun tidak berarti apa-apa. Setiap bulan harus ”nombok” buat produksi karena minyak goreng dan kedelai kelewat mahal. Ditambah kami juga memiliki karyawan yang tidak mungkin kalau tidak digaji,” kata Danang, saat dikonfirmasi, Rabu (23/3). Masalah kelangkaan minyak goreng yang ia alami belum berakhir, kini sudah ditambah masalah baru berupa kenaikan harga di luar batas. Alhasil, dia hanya bisa pasrah, menunggu lebih lama untuk bisa bertahan. ”Terus terang saya tidak punya solusi soal masalah ini. Kalau minyak goreng mahal masih bisa disiasati. Tapi kalau sudah langka, bahkan tidak ada barangnya, mau apa kita,” ucapnya. Setiap harinya, Danang membutuhkan 18 kilogram minyak goreng untuk menggoreng tahu bulat miliknya. Dia membeli minyak dengan harga Rp22.000 per kilogram atau totalnya mencapai Rp400.000 per hari. ”Belum lagi bahan baku tahu karena sudah mahal, akibat naiknya harga kedelai. Kadang untuk balik modal saja sudah bagus. Yang penting tidak nombok aja. Tapi seringnya justru nombok,” ujarnya. Dia pun berharap, Pemkot Magelang mampu memberi solusi adanya persoalan tersebut. Terlebih kepada pelaku usaha kecil, seperti dirinya. ”Di Kampung Trunan ini kebanyakan adalah pengusaha tahu, yang sangat terimbas adanya kelangkaan dan mahalnya minyak goreng. Kami harap, ada perhatian dan kepedulian dari pemerintah,” katanya. Anggota Komisi B DPRD Kota Magelang, Waluyo menilai, adanya kesalahan strategi yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Magelang. Pemkot Magelang, kata dia, terkesan tidak berbuat apa-apa, karena kebijakan penyelesaian masalah itu merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemprov Jawa Tengah. ”Terus gunanya untuk apa ada pemerintah daerah, kalau tidak bisa menjawab keluhan dari pelaku UMKM kita. Daerah itu punya kebijakan. Jangan cuma nunggu-nunggu kabar dari Pemprov Jawa Tengah saja, tapi tidak ada inisiatif untuk membantu mereka,” ungkapnya. Ia mengatakan jika penggerak perekonomian di Kota Magelang, jumlah besarnya karena andil dari pelaku UMKM. Kota Magelang, katanya, tidak memiliki sumber daya alam (SDA) sehingga sektor jasa yang selama ini jadi andalan menopang perekonomian daerah. ”Tapi sikap acuh tak acuh ini mendeskripsikan bahwa tidak ada \\\'action\\\' yang jelas dari Pemkot Magelang. Ya minimal beri perhatian ke mereka dengan bantuan modal, atau program 2 startup tiap RT se-Kota Magelang,” tuturnya. Menurutnya, Pemkot Magelang bisa mengubah kebijakann pada kondisi tertentu. Asalkan tujuan dan dampaknya sama, yakni memajukan kualitas UMKM di Kota Magelang. ”Seharusnya pemerintah bisa berimprovisasi, mengaitkan startup baru ini sebagai penyelesaian masalah, kelangkaan minyak dan kenaikan gila-gilaan minyak goreng, daripada membahas startup baru terus. Sama juga bohong kalau di sisi lain pemerintah menargetkan tambahan 1.000 startup baru, tapi di satu sisi, 3.000-an UMKM kita gulung tikar,” katanya. Sementara itu, Kepala Disperindag Kota Magelang, Catur Budi Fajar Soemarmo membenarkan bahwa bantuan subsidi bagi pelaku UMKM berupa minyak goreng curah belum pernah direalisasikan. Padahal, pihaknya sudah rajin mengusulkan agar mendapatkan bantuan tersebut, mengingat sudah banyak pelaku UMKM yang mengeluhkan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. ”Kita sudah usulkan ke Pemprov Jateng dan tinggal menunggu dropnya. Kami belum bisa memastikan kapan dan berapa banyak yang turun. Namun yang jelas, harga eceran tertinggi (HET) 15.000 per kilogram,” ujarnya. (wid)