Komisi A DPRD Kota Magelang Pertanyakan Mekanisme Pendataan JPS

MAGELANGEKSPRES.COM,MAGELANG SELATAN-Komisi A DPRD Kota Magelang meminta penjelasan Dinas Sosial Kota Magelang. terkait data jaringan pengamanan sosial (JPS) serta pendistribusian bantuan tersebut. Saat itu, pihaknya  mempertanyakan validasi data tersebut secara faktual di lapangan. Selain Pihak Dinsos, Komisi A juga memanggil Camat seluruh Kota Magelang. “Kami memanggil Dinsos terkait pendataan serta distribusi jaringan pengamanan sosial, selain itu juga semua Camat supaya jelas bagaimana kriteria penerima bantuan,” kata kata Ketua Komisi A Iwan Soeradmoko. Menurut Iwan, rapat tersebut terkait pertanggungjawaban validasi data penerima bantuan jangan sampai nantinya tidak tepat sasaran. Disebutkan, pendataan dan validasinya dimulai dari tingkat kelurahan di Kota Magelang. Kemudian  diteruskan pada Kemensos sebagai data penerima bantuan oleh Dinsos Kota Magelang.“Kita harus mengetahui persis berapa jumlahnya, siapa saja orangnya yang dapat. Memang semua terdampak Covid-19 namun ada kriteria tersendiri yang benar-benar berhak menerima,” jelas Iwan. Kabid Linjamsos dan PFM Dinsos Kota Magelang, Praditya Dedy memaparkan pendataan dilakukan mulai tingkat Kelurahan dengan mekanisme masing-masing. Saat ini masih dalam tahap validasi data dan diusahakan segera selesai.“Pada saat ini sudah ada usulan penerima bantuan sebanyak 10.000 penerima, akan kami ajukan ke Kemensos dan nantinya akan disesuaikan dengan ketentuan yang ada,” jelasnya. Menurut Dedy, pemadanan data masih terus dilakukan. Pihaknya berupaya agar penerima tidak dari warga yang sudah menerima bantuan PKH dan sembako.“Ketentuan warga yang masuk data yaitu memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) aktif dan Nama harus valid dengan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang serta masih hidup, usia dewasa, warga diajukan bukan berpenghasilan tetap termasuk keluarganya. Warga tersebut juga bukan penerima program PKH dan sembako termasuk keluarganya,”paparnya. (hen)