Lahirnya Desa Anti Money Politik Terinspirasi Pilkades di Bantul

MAGELANGEKSPRES.COM,MAGELANG - Desa Anti Money Politik awalnya terinspirasi oleh Pilkades di Desa Murtigading Sanden Bantul DIY. Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Bawaslu RI periode 2008/2012, Bambang Eka Cahya Widodo, saat sosialisasi pengawasan partisipatif pembentukan desa pengawasan dan desa anti money politik di Hotel Atria Kota Magelang, Senin (4/11). \"Mahasiswa saya yang membuat Desa Anti Money Politik dalam ajang Pilkades, karena kecewa peserta Pilkades yang tidak memakai uang malah kalah. Akibatnya pembangunan di desa tersebut tersendat karena kepada desanya berupaya mencari balik modal,” katanya dalam sosialiasi yang digelar Bawaslu Kabupaten Magelang. Hal tersebut yang menginspirasinyauntuk membuat Desa Anti Money Politik pada pemilu tahun 2018 kemarin. Menurut Bambang, jual beli politik uang selama Pemilu 2019 kemarin, berkisar antara 19,4 persen hingga 33,1 persen. Angka ini tertinggi ketiga se dunia setelah India dan USA. Sedang praktek money politik itu, biasanya para pelaku memanfaatkan kaum perempuan terutama ibu-ibu. Pasalnya, mereka lebih jujur dan dapat diandalkan untuk mendulang suara. \"Memang betul. Para politisi itu saat melakukan praktek money politik lebih percaya pada para ibu dibanding bapak-bapak. Selain lebih dipercaya, mereka juga lebih jujur. Dan mayoritas para politisi yang saat ini jadi, masih menggunakan praktek-praktek money politik tersebut,\" kata Bambang. Baca Juga Keluarga Korban Kecewa, Pembunuh Bos Tembakau Temanggung Divonis 20 Tahun, Bambang mengatakan, terdapat lima tantangan utama yang harus diatasi untuk pemilu yang berintegritas, diantaranya membangun kedaulatan hukum untuk mendukung hak asasi mausia dan keadilan pemilu, membangun badan penyelenggara yang profesional dan kompeten dengan kemandirian bertindak yang penuh dan menyelenggarakan pemilihan dengan transparan dan mendapat kepercayaan politik. Kemudian, memperbaiki norma dan institusi mukti partai dan pembagian kekuasaan yang mendukung demokrasi sebagai sistem keamanan bersama diantara para kompetitor politik serta mengatasi hambatan hukum. Sementara ada tiga level yang dirusak akibat politik uang. Yakni mengakibatkan arena pertandingan tidak berimbang, mengabaikan hak warga negara agar bebas memformulasikan dan mengekspresikan pilihan politiknya serta meruntuhkan integritas pemilu. \"Ini menjadi tantangan kita bersama terutama Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang salah satu tugasnya memberantas money politik,\" tandas Bambang. Sementara KH Labib Achmad, mantan Ketua DPRD Kabupaten Magelang periode 2004-2009 sebagai pembicara kedua menyampaikan kriteria pemimpin yang baik, hanya ada dua. Yakni takut pada Allah dan sayang rakyat. \"Mereka yang melakukan politik uang itu pasti tidak takut Allah. Sehingga bagaimana mereka mau menyayangi rakyat kalau pada Allah saja tidak takut?,\" paparnya. Sedang Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M Habib Sholeh mengatakan untuk meminimalisir praktek-praktek money politik, pihaknya telah membuat inovasi pencegahan politik uang mulai dari keluarga money politik, desa anti money politik, sticker sosilaisasi, kampung anti money politik, buku khubah jumat, gelar budaya siogo magito-gito. \"Selain itu juga melakukan sobo kampung, membuat vlog, iklan layanan masyarakat dan sosialisasi kelompok sasaran,\" pungkasnya. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh perangkat desa dari 12 desa di Kabupaten Magelang yang berstatus sebagai Desa Pengawasan dan Desa Anti Money Politic.(cha)