Layanan di RSUD Temanggung Terancam

TEMANGGUNG - Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Temanggung dokter Artiyono berharap, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  segera membayar klaim dari RSUD, sebab jika tidak maka operasional RSUD bisa terhenti. Apalagi jika sampai akhir September ini sama sekali tidak ada klaim yang dibayar oleh BPJS. \"Tidak hanya terganggu, bisa jadi tidak beroperasi jika sampai akhir bulan September ini belum ada klaim yang masuk dari BPJS,\" kata Artiyono saat ditemui di ruang kerjanya Rabu (11/9). Memang diakuinya, BPJS sudah membayarkan denda dari keterlambatannya membayar klaim itu. Namun nilai dari denda itu sama sekali tidak membantu biaya operasional di RSUD. sebab kebutuhan untuk operasinal di RSUD mencapai milyaran rupiah sedangkan dendanya hanya puluhan juta saja.\"Yang kami harapkan itu bukan uang dendanya, tapi tagihan dari kami yang harus segera dibayar. Kami sangat butuh uang itu agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa optimal,\" tukasnya. Ia mengatakan, untuk operasional dalam satu bulan untuk upah para pegawai non ASN, jasa medis dokter dan perawat jika di rata-rata mencapai Rp4 miliar. Jumlah tersebut belum dengan operasional lainnya. \"Keseluruhan di RSUD ada 900 orang,  600 diantaranya non ASN Kalau sampai akhir September belum juga dapat klaim, Oktober, November dan Desember mereka terancam tidak bayaran,\" ucapnya. Selain itu, lanjut Artiyono, terdapat pula kebutuhan untuk operasional rumah sakit lain, baik pembayaran listrik, air PDAM, telepon dan internet maupun lainnya, besarannya mencapai ratusan juta per bulannya. Pihaknya managemen mengaku kuwalahan membayarkan itu semua, jika klaim pembayaran BPJS Kesehatan selama lima bulan berjalan yang sebelumnya telah ditalangi menggunakan dana operasional rumah sakit tak kunjung digantikan. Menurut dia, kondisi saat ini pihaknya masih bisa melakukan upaya pengelolaan keuangan, dengan membuka atau menutup kebutuhan yang dinilai cukup mendesak dilakukan. Namun, karena tahun 2019 sudah delapan bulan berjalan dan klaim pembayaran BPJS Kesehatan masih menunggak lima bulan, maka pihaknya makin kuwalahan menutup biaya operasional rumah sakit maupun untuk kebutuhan pengupahan sebanyak 600-an pegawai non-ASN. Harapan senada juga disampaikan oleh Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq. Menurutnya saat ini kondisi keuangan dari RSUD sedang terganggu, bahkan RSUD terancam liquiditas jika BPJS tidak segera membayarkan hutangnya. \"Ditakutkan RSUD Temanggung akan mengalami krisis likuiditas yang bisa mengganggu operasional rumah sakit. Keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan hingga lima bulan, tentu sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan operasional layanan di rumah sakit daerah tersebut,\" katanya. Oleh karena itu pihaknya akan terua melakukan pendekatan dengan bpjs, agar ada solusi terbaik sehingga RSUD bisa terus beroperasional dan melayani masyarakat dengan baik. Sementara itu, Kepala Kantor Layanan Operasional BPJS Kesehatan Temanggung, Susilo Budi Iswati mengaku belum bisa menjanjikan kapan bisa membayarkan klaim kepada RSUD Temanggung. Selain RSUD diakui masih ada sejumlah rumah sakit lainnya belum dibayarkan seperti RSK Ngesti Waluyo Parakan, RS PKU Muhammadiyah dan Rumah Sakit Gunung Sawo. Menurutnya, permasalahan ini tidak hanya di Temanggung saja, tapi permasalahan seperti ini juga terjadi didaerah lain.  Bahkan sudah menjadi isu nasional. \"Tidak hanya di Temanggung saja, hampir semua daerah mengalami hal yang sama,\" katanya.(set)