Naik Haji, 2 Caleg Terpilih Tidak Dilantik

WONOSOBO- Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo hasil pemilu serentak 2019 dilantik, Senin (12/8). proses pengambilan sumpah dan janji dihelat di Gedung Sasana Adipura Kencana Wonosobo.  Namun, dari 45 anggota tersebut ada dua orang yang tidak dilantik lantaran sedang menjalankan ibadah haji. “Ada dua orang yang akan dilantik belakangan, karena sedang ibadah haji. Keduanya meliputi  H Khaedar Rizkana dari PDI Perjuangan dan Udik Ridawan dari Partai Persatuan Pembangunan,” ungkap Sekretaris DPRD, Triantoro, kemarin. Menurutnya, kedua anggota tersebut akan dilantik setelah pulang menunaikan ibadah haji serta terpilih ketua definitif. Usai pelantikan, posisi kepemimpinan DPRD Wonosobo masih dipegang oleh pimpinan sementara. “Proses pelantikan nanti setelah ada pimpinan definitif. Sekarang masih dipegang oleh pimpinan sementara,” ungkapnya. Untuk unsur pimpinan sementara, dipegang dua orang anggota DPRD yang berasal dari dua partai peraih suara terbanyak, yaitu PDI Perjuangan yang mendelasikan kepada Eko Prasetyo HW dan Partai Kebangkitan Bangsa mendelegasikan kepada Ahmad Faizun. “Pimpinan sementara DPRD akan bertugas mempercepat pembentukan pimpinan definitif. Mereka maksimal akan bekerja selama kurang lebih satu bulan lebih. Sebab, untuk menetukan posisi ketua ada proses pengusulan dari partai,” terangnya. Sementara itu, Bupati Wonosobo Eko Purnomo membacakan sambutan Gubernur Jateng  mengemukakananggota DPRD Wonosobo menjalankan amanah ini dengan kerja keras, penuh dedikasi dan tanggung jawab. “Junjung tinggi integritas. Jaga sumpah janji yang tadi telah diucapkan. Bagi anggota dewan yang baru menjabat segera pahami wewenang, tugas pokok dan fungsi sebagai wakil rakyat. Untuk masa jabatan kedua, kiranya dapat langsung gaspol menjalankan semua tugas amanah rakyat ini,” katanya Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya memfokuskan program penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar berbagai program pembangunan yang dilakukan dapat berhasil dan optimal. Pihaknya membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah kabupaten/kota dan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah dan merupakan bagian tak terpisahkan dari pemerintah daerah. “Sinergitas legislatif dan eksekutif amatlah penting. Utamanya dalam perencanaan anggaran maupun dalam penyusunan program strategis daerah serta pembentukan perda-perda sebagai landasan pembangunan daerah,” katanya. Kedepan pembangunan akan dikebut. Pemerintah provinsi telah menyiapkan 10 Program Unggulan, yakni sekolah tanpa sekat, peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru pendidik agama, reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi, satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni, obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDesa dan pelatihan start up untuk wirausaha muda. Lalu menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan, pengembangan transportasi massal, revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung atau irigasi, pembukaan kawasan industri baru. Lebih lanjut, rintisan pertanian terintegrasi, rumah sakit tanpa dinding, sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan disabilitas, festival seni serta pengembangan infrastruktur olah raga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan. “Kami berharap, lembaga legislatif Kabupaten Wonosobo untuk mendukung program kami ini, melalui berbagai rumusan kebijakan daerah,” katanya. (gus)