Pemerintah Bantu Pengembangan Usaha Pesantren

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) akan membantu pengembangan unit usaha di wilayah pondok pesantren (Ponpes). Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan unit usaha pesantren untuk diajukan sebagai penerima bantuan. \"Melalui sinergi dengan Menko Perekonomian via Kementerian Perdagangan, Kemenag diminta mengkoordinasikan dan melakukan pendataan unit usaha yang dijalankan pesantren untuk mendapat bantuan,\" terang Waryono di Jakarta, Selasa (18/8). \"InsyaAllah warung, kios, toko, atau koperasi pesantren selain direvitalisasi, nantinya juga akan difungsikan sebagai unit layanan keuangan syariah,\" sambungnya. Menurut Waryono, bantuan yang akan diberikan kepada unit usaha pesantren tidak hanya berupa tambahan modal. Lebih dari itu, pemerintah akan mengembangkan SDM pengelolanya. \"Mereka akan dibekali dengan beragam kompetensi sehingga dapat berperan sebagai agen bank syariah, agen pegadaian syariah, agen fintech syariah, Unit Pengumpul Zakat, dan Halal Centre Pondok Pesantren,\" ujarnya. \"Pengembangan ini dalam rangka melayani masyarakat sekitar pondok pesantren dan civitas pondok pesantren. Ini juga dalam rangka pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN,\" imbuhnya. Waryono menambahkan, pihaknya sudah bersurat kepada Kanwil Kemenag Provinsi se-Indonesia untuk segera melakukan update pendataan unit usaha pesantren. Hal itu sekaligus menindaklanjuti surat dari Kemenkop dan UKM terkait permintaan data usulan pelaku usaha mikro komunitas pesantren yang belum terakses kredit perbankan. \"Usulan tersebut sudah harus disampaikan ke Kemenag pusat paling lambat 26 Agustus 2020. Setiap usulan harus menyertakan e-KTP, izin usaha mikro kecil, dan rekening bank,\" tandasnya. Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Indrawan menilai, potensi pondok pesantren (ponpes) cukup strategis sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat. \"Karenanya, Kementerian Koperasi dan UKM siap membangun ekonomi pesantren yang kuat dan memiliki daya saing global,\" ujar Rully. Menurut Rully, pondok-pondok pesanten yang tersebar di Indonesia merupakan basis yang sangat memadai bagi perekonomian Indonesia sehingga perlu untuk terus diberdayakan. Terlebih, pondok pesantren memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Karenanya, sudah saatnya pesantren menjadi lokomotif dalam mengembangkan ekonomi umat. \"Jumlah pondok pesantren yang beroperasi di Indonesia cukup besar. Ada sebanyak 28.194 unit. Di Tasikmalaya sendiri ada 1.318 pondok pesantren atau sekitar 5 persen. Kalau di Tasikmalaya saja di kembangkan auranya akan tersebar ke berbagai tempat,” tuturnya. Dia mengatakan, alasan pesantren bisa dijadikan basis ekonomi nasional karena banyaknya jumlah santri yang mengenyam pendidikan di pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Jika dijumlahkan dengan para alumni jumlahnya menjadi lebih banyak lagi. Di sisi lain, sumber daya manusia yang dibina di pesantren memiliki daya juang dan kemandirian yang tinggi sehingga akan sangat bermanfaat dalam membantu mengembangkan perekonomian. (der/fin)