Pemerintah Harus Lebih Tegas

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Pemerintah diminta untuk membuat kebijakan yang lebih tegas dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19. Terutama memasuki bulan Mei yang diprediksi akan menjadi puncak COVID-19 di Indonesia. Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan pemerintah harus bisa menerapkan kebijakan yang lebih tegas lagi dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Menurutnya terutama jelang Ramadan dan Idul Fitri yang dinilai akan ada peningkatan pergerakan orang antarwilayah. \"Warga di daerah yang tercakup dalam ketentuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) harus sungguh-sungguh mematuhi ketentuan PSBB,\" katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/4). Terlebih Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito sebelumnya memprediksi puncak kasus positif COVID-19 di Indonesia terjadi pada awal Mei 2020 hingga awal Juni 2020. Estimasi pasien terpapar COVID-19 mencapai 95 ribu kasus. Artinya puncak kasus tersebut terjadi pada Ramadan dan Idul Fitri. Dia pun mengatakan akan mendukung langkah tegas Pemerintah dalam menerapkan sanksi kepada warga yang tak mematuhi ketentuan dalam PSBB. \"Kita harus meningkatkan disiplin bersama yang lebih tegas untuk menjalankan social distancing, physical distancing, bersekolah di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, agar puncak penyebaran wabah dapat lebih cepat terjadi dan jumlah yang terpapar positif jauh lebih sedikit dibanding yang diprediksi,\" tutur politisi NasDem tersebut. Senada diungkapkan Ketua MPR Bambang Soesatyo. Dia kembali menekankan agar kepala daerah memastikan masyarakat patuh dan konsisten dalam menerapkan PSBB. \"Ketidakmampuan komunitas internasional menghentikan penularan COVID-19 mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, memulai pergulatan merespons resesi ekonomi. Artinya, pada periode sekarang ini, tiga masalah harus dikerjakan simultan pada saat yang sama,\" katanya. Dijelaskannya, ada tiga masalah yang harus dikerjakan, yaitu merawat pasien COVID-19, pembatasan sosial untuk cegah-tangkal penularan, dan memulihkan perekonomian. \"Ketiganya sama-sama urgen dan strategis,\" tegasnya. Menurutnya, jika masyarakat taat menerapkan PSBB, skala dan kecepatan penularan virus akan menurun dengan sendirinya. Hal tersebut akan berdampak dengan menurunnya jumlah pasien yang otomatis akan melonggarkan ketentuan PSBB. Dengan demikian kehidupan sosial akan kembali pulih dan mesin perekonomian nasional akan berjalan. \"Karena itu, semua pemerintah daerah harus \\\'all out\\\' mendorong masyarakat patuh dan konsisten menerapkan pembatasan sosial. Masyarakat harus diingatkan bahwa pembatasan sosial yang konsisten menjadi modal awal pemulihan ekonomi dari resesi,\" ujarnya. Politisi Golkar ini meminta terutama seluruh kepala daerah di Pulau Jawa berperan aktif akan masyarakatnya patuh. Sebab data Kementerian Perindustrian menyebutkan 75 persen dari total industri nasional berpusat di Jawa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi Pulau Jawa bagi pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 59 persen per-2019. \"Artinya, tingkat kepatuhan masyarakat di Pulau Jawa dalam menerapkan PSBB sangat menentukan kemampuan negara merespons resesi ekonomi. Jika kecepatan penularan COVID-19 tidak bisa diredam, penghentian aktivitas produksi sektor industri di Jawa akan berkepanjangan, dampak sosialnya tentu akan sangat serius,\" katanya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Pemerintah tak akan dapat bekerja sendiri dalam menangani penyebaran COVID-19. \"Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, tidak bisa, peran serta seluruh lapisan masyarakat sangatlah penting,\" katanya di Istana Bogor, Sabtu Sabtu (18/4). \"Semua ini bukan hal yang mudah untuk kita semua tetapi saya amat percaya, jika kita mampu melalui kesulitan ini bersama, kita justru akan menjadi bangsa yang semakin kuat dan siap menyongsong masa depan yang lebih sejahtera,\" tambahnya. Dikatakannya, kegotong-royongan menjadi kunci dalam menghadapi COVID-19. \"Kegotong-royongan harus terus kita gaungkan, kepedulian warga juga terjadi di bidang ekonomi. Banyak yang membantu tetangganya dengan membeli produk yang dijualnya,\" terangnya. Presiden Jokowi pun kembali mengajak masyarakat untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah di rumah. \"Tapi penyebaran Corona dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat dari kita sendiri. Ya, disiplin diri, mulai dari disiplin menggunakan masker, disiplin menjaga jarak, disiplin hindari kerumunan, dan ini harus dilakukan secara bersama-dan terus menerus tidak boleh terputus,\" tuturnya. Pun diungkapan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto. \"Di beberapa daerah yang telah melaksanakan PSBB tentunya diikuti dengan beberapa arahan dari pemerintah daerah melalui peraturan pemerintah daerah untuk bisa dilaksanakan dengan baik,\" katanya. Yurianto mengajak masyarakat patuh pada peraturan tersebut. Menurutnya, kepatuhan dalam pelaksanaan PSBB sangat penting untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau Covid-19. Jika masyarakat tidak mengindahkan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, aparat penegak hukum bakal melakukan penertiban. \"Mari laksanakan dengan baik. Akan dilakukan penegakan hukum dengan bantuan aparat negara agar kepatuhan bisa kita laksanakan dengan baik,\" ujar Yurianto. Dikatakannya, hingga Minggu (19/4), total positif COVID-19 di Indonesia sebanyak 6.575 kasus, dengan jumlah pasien sembuh 686 orang sementara 582 meninggal dunia. \"Dari konfirmasi positif ada sebanyak 327 kasus baru,\" katanya. Dijelaskannya, pasien yang sembuh bertambah 55 kasus, sementara yang meninggal bertambah 47 kasus. (gw/fin)