Pemkot Diminta Responsif

RENCANA pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan September ini mendapat tanggapan dari sejumlah politisi di Kota Tegal. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zaenal Nurochman meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal untuk responsif dengan melakukan validasi data masyarakat yang tidak mampu. “Masyarakat tidak mampu yang selama ini masuk Kelas 3 agar dicover Pemkot, sehingga mengurangi beban hidup mereka,” kata Zaenal, Sabtu (31/8). Politisi yang melenggang ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal Periode 2019-2024 itu khawatir kenaikan tersebut memberatkan masyarakat yang tidak mampu. Zaenal melihat fenomena penunggakan iuran karena kondisi ekonomi menurun. Di sisi lain, dia menyoroti pelayanan fasilitas BPJS Kesehatan di rumah sakit dan puskesmas yang dinilainya belum cukup maksimal. “Jangan sampai ini akan menambah masalah, karena mereka tidak bisa membayar iuran dan akhirnya tidak mendapatkan pelayanan kesehatan,” ungkap Zaenal. Politisi PKS lainnya, Rachmat Rahardjo, menambahkan, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan membuat masyarakat gelisah. “Pemkot agar tampil memberikan pembelaan melalui fasilitasi masyarakat tidak mampu dengan anggaran tambahan,” ungkap Rachmat yang juga kembali melenggang ke DPRD Kota Tegal untuk mengabdi lima tahun ke depan. Sementara itu, Politisi PDI Perjuangan Triyono yang juga akan mewarnai DPRD Kota Tegal Periode 2019-2024 menyampaikan, apabila iuran BPJS Kesehatan dinaikkan, maka pelayanan fasilitas BPJS Kesehatan di rumah sakit dan puskesmas harus ditingkatkan. Jangan sampai ada masyarakat yang dipersulit untuk memperoleh pelayanan. (nam/wan)