Penanganan Pengungsi Merapi Berbeda

MAGELANGEKSPRES.COM,MAGELANG - Penerapan penanganan pengungsian Merapi beberapa tahun lalu akan sangat berbeda dengan penerapan pengungsian pada saat ini. Utamanya di tengah pandemi covid-19. \"Dulu ketika kita mengatakan semuanya berkumpul di suatu tempat, maka semuanya akan berkumpul. Namun saat ini kita harus mengatakan jaga jarak karena protokol kesehatan,\" ucap Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang, Edi Susanto, dalam kegiatan Review Rencana Kontigensi di Pendopo Kantor BPBD Kabupaten Magelang, Rabu (2/9/2020). Kegiatan tersebut untuk mematangkan persiapan menghadapi ancaman letusan Gunung Merapi di tengah pandemi Covid-19 yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Menurut Edi, kapasitas pengungsian Tempat Evakuasi Akhir (TEA) yang dulu dirasa cukup memadahi, dengan protokol kesehatan karena pandemi covid maka fasilitas tersebut akan berkurang. Melihat kondisi tersebut, maka melalui kegiatan Rekon ini kita harus mengetahui seberapa banyak masyarakat yang akan dilayani. Untuk diketahui, pada Kawasan Rawan Bencana (KRB) III terdapat tiga Kecamatan yakni Dukun, Srumbung, dan Sawangan serta 19 desa yang harus dipersiapkan dalam menghadapi letusan Gunung Merapi. \"Jumlah penduduk di tiga Kecamatan yang terdampak ini sebanyak 60.000 jiwa yang harus kita layani. Sehingga kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, merancang serta mempetakan kekuatan kita seberapa, ancamannya apa, dan harus melakukan apa,\" ungkap Edi. Edi menambahkan, tujuan utama dari penyusunan review Rekon menghadapi ancaman letusan Merapi tersebut adalah memperbaharui data dari Rekon sebelumnya pada tahun 2017. Baca Juga Harga Terjun Bebas, Tembakau Garung Dipasok ke Magelang, Per Kilogram Rp3 Ribu \"Kemudian hal yang kedua, dari informasi BPPTKG aktivitas Gunung Merapi menunjukan peningkatan sehingga menuntut kewaspadaan dan kesiapsiagaan Pemkab Magelang,\" jelas Edi. Dalam kesempatan itu, Bupati Magelang diwakili oleh, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Magelang, Adi Waryanto dalam sambutannya mengatakan, sangat menyambut positif terkait kegiatan pendampingan dalam review rencana kontigensi (Rekon) sebagai upaya dini menghadapi ancaman letusan Gunung Merapi tahun 2020. Menurutnya, kegiatan Rekon tersebut nantinya akan mempermudah Pemkab Magelang dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsinya pada saat terjadi kondisi darurat. Diketahui, sejak tahun 2018 Gunung Merapi sudah mengalami erupsi dan eksplosif sebanyak 14 kali. Untuk itu Pemkab Magelang berupaya mematangkan Rekon dengan harapan dapat mengantisipasi erupsi Gunung Merapi di tengah Pandemi Covid-19. \"Rencana Kontigensi ini merupakan gambaran pelaksanaan dan pegangan bersama dalam penanganan erupsi Merapi di Kabupaten Magelang, utamanya ditengah Pandemi Covid-19 yang sedang melanda,\" terang Adi. Adi menyampaikan, sesuai informasi dari BPPTKG menyampaikan bahwa saat ini badan Gunung Merapi sudah mengalami penggembungan. Melihat devormasi yang terjadi, BPPTKG memperkirakan prilaku erupsi merapi akan mirip dengan erupsi tahun 2006. Dimana ancaman jangka pendek, yakni apabila kubah lava tumbuh hingga mencapai volume kritis, kemudian longsor membentuk awan panas maka akan disertai letusan eksplosif. \"Melihat kondisi tersebut, Pemerintah bersama Pak Kalak BPBD Kabupaten Magelang perlu melakukan penyusunan review rekon erupsi Gunung Merapi. Karena rekon yang disusun tiga tahun yang lalu (2017) sudah tidak relevan dengan kondisi Gunung Merapi terkini. Terlebih dimasa Pandemi ini penyusunan Rekon erupsi merapi harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan,\" tutur Adi. Kegiatan review rencana kontigensi tersebut juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Magelang, para relawan, para Camat dan Kepala desa terdampak. Sebelum kegiatan berlangsung, segenap tamu undangan juga telah melalui standar protokol kesehatan, antara lain lolos rapid tes, menggunakan face shield, lolos cek thermogun, dan menggunakan handsanitizer.(cha)