Penerapan New Normal Tergantung Pemda

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Pemerintah sedang merancang skenario penerapan New Normal atau normal baru. Rencananya hal ini akan diberlakukan dalam beberapa hari ke depan. Namun tidak semua daerah bisa menerapkannya. \"Semuanya bergantung pada masing-masing pemerintah daerah (pemda) dengan melihat perkembangan pandemi COVID-19. Kita paparkan daerah-daerah yang siap berdasarkan data terkait epidemiologinya. Kami sampaikan kepada DPR yang menentukan adalah para kepala daerah, sektor terkait, dan Satgas COVID-19,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (29/5). Dia menuturkan selain bergantung pada Pemda, penerapan normal baru juga akan bergantung pada kesiapan masing-masing sektor serta Satgas COVID-19 dengan melihat data persebaran COVID-19. Data tersebut berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diakurasi oleh Kementerian PPN/Bappenas sehingga dapat mencerminkan kondisi sebenarnya yang ada di daerah. “Seluruh data dari BNPB diakurasi oleh Bappenas sehingga data itu mencerminkan daerah per daerah jadi tidak one size fit for all,” paparnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan perlu penyelarasan visi agar penerapan normal baru. Terutama mengenai protokol kesehatan. “Sudah dipaparkan dengan baik mengenai jangka panjang dan jangka pendek New Normal di berbagai sektor,” jelasnya. Menurut Dasco, data yang telah disiapkan dan dipaparkan telah akurat dan detil. Sehingga Normal Baru dapat dilaksanakan dengan baik dalam waktu dekat. “Di detil daerah per daerah. Namun secara umum kami menilai sudah cukup baik mendekati sempurna,” imbuhnya. Di sisi lain, Dasco mengatakan terdapat satu sektor yang masih perlu dirinci lebih dalam yaitu sektor pendidikan. Seperti pengaturan sistem sekolah dan sebagainya. “Sektor pendidikan yang masih harus lebih didetilkan karena menyangkut berbagai aspek terutama bagaimana pengaturan sekolah maupun pesantren,” tukas Dasco. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir meminta pemerintah menjelaskan secara terperinci kebijakan mengenai kenormalan baru. Jangan sampai masyarakat membuat penafsiran masing-masing. Menurutnya, pernyataan pemerintah tentang kenormalan baru yang disampaikan akhir-akhir ini menimbulkan tanda tanya dan kebingungan di masyarakat. Ia mengatakan, pemerintah harus secara objektif dan transparan menyampaikan kebijakan berkenaan dengan kenormalan baru. Termasuk dasar, maksud, dan tujuan kebijakan. Selain itu, pemerintah perlu menjelaskan konsekuensi penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) serta jaminan suatu daerah dikategorikan masuk zona aman COVID-19. \"Ketika pemerintah mengizinkan mal dan pusat perbelanjaan buka dan melarang kegiatan berjamaah di masjid dan tempat ibadah lain, ketegangan bisa terjadi antara aparat pemerintah dengan umat dan jamaah,\" ujar Haedar, Jumat (29/5). Dia mengatakan, organisasi kemasyarakatan keagamaan sejak awal konsisten melaksanakan ibadah di rumah demi mencegah penyebaran COVID-19. Terpisah, Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto meminta masyarakat menyadari COVID-19 akan selalu ada. Sehingga masyarakat perlu untuk beradaptasi dengan menyesuaikan pola hidup sehari-hari di masa kenormalan baru ini. \"New Normal Life tentu didasari atas kesadaran bahwa virus ini akan selalu ada. Sebagaimana virus-virus lainnya, seperti TBC, SARS, HIV, malaria, herpes dan lain-lain. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua harus beradaptasi,\" tegas Agus di Jakarta, Jumat (29/5). Ia menjelaskan pola hidup baru tersebut adalah dengan menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Menurutnya, TNI dan Polri bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mengedukasi masyarakat agar disiplin mematuhi protokol kesehatan demi mencegah penularan COVID-19. \"Sesuai perintah Presiden kepada TNI dan Polri untuk mendisiplinkan masyarakat yang merupakan prasyarat utama keberhasilan mencegah pandemi COVID-19. Tentu juga peran serta Kementerian dan Lembaga lainnya dan utamanya dukungan maupun kesadaran masyarakat sangat diperlukan,\" terangnya. Terkait kebijakan protokol kesehatan di rumah ibadah, mantan Kapolda Sumut ini menjelaskan hal tersebut akan dirumuskan oleh tokoh-tokoh agama dan pemerintah. \"Yang harus merumuskannya adalah tokoh-tokoh agama masing-masing kemudian diajukan kepada Pemerintah,\" tuturnya. Agus menambahkan daerah yang menerapkan kenormalan baru harus memenuhi berbagai syarat. Diantaranya penyebaran wabah yang cenderung menurun. Salah satunya kurva penyebarannya R-0 dan RT di bawah 1. \"Semua akan beradaptasi dengan situasi dan kondisi alam di mana kita hidup. Itulah kehebatan manusia. Sehingga mampu menerima amanah dari Allah SWT, untuk menjadi khalifah-Nya di muka bumi,\" pungkasnya.(rh/fin)